Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Surabaya, Musdiq Ali Suhudi belum mencapainya target PAD pajak karena semua usaha dalam tahap recovery paska pandemi Covid-19. Padahal pihaknya sudah memberikan kelonggaran mulai dari potongan pajak, bebas denda dan pokok angsuran.
"Tahun ini target Rp 4,9 triliun, tahun 2021 Rp 3,6 triliun. Ada kenaikan Rp 1,3 triliun. Namun capaian tahun ini masih Rp 4,1 triliun. Karena semuanya masih dalam tahap pemulihan. Jadi belum penuh sepenuhnya," kata Musdiq, Rabu (28/12).
PAD disektor pajak terdiri dari pajak daerah, pajak bumi dan bangunan (PBB) dan BPHTB yang mencapai 90 persen lebih. Selebihnya di kisaran 80-70 persen. Bahkan pajak restoran hanya membukukan 68 persen. Dari target Rp 732 miliar, pendapatan pajak restoran terkumpul Rp 503 miliar. Yang jadi sorotan juga pajak hiburan. Dari target Rp 77 miliar, terealisasi Rp 55 miliar. Adapun pajak hotel tercapai Rp 287 miliar dari target Rp 381 miliar.
"Secara keseluruhan pendapatan dari target masih diangka 87 persen untuk total keseluruhan. Untuk pajak masih 82,7 persen. Retribusi yang masih rendah 71,3 persen," terangnya. Pihaknya juga telah mengumpulkan PAD untuk Surabaya sebesar Rp 5,1 triliun. Realisasi itu mencapai 81 persen dari target 2022 sebesar Rp 6,3 triliun. "PAD berasal dari empat sektor pendapatan. Yang paling besar berasal dari pajak daerah," tuturnya.
Pihaknya kedepan akan menggandeng kejaksaan hingga KPK. Bahkan nantinya kepada piutang pajak yang masih belum membayar akan diberikan banner yang menandakan belum bayar pajak. "Jadi kami akan gandeng kecamatan, kelurahan, kejaksaan hingga KPK. Yang besar-besar tunggakan pajaknya akan kami beri efek jera dengan tulisan yang besar. Januari akan terealisasi," tegas mantan Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Surabaya itu.
Sedangkan tahun depan pihaknya akan menggenjot PAD pajak sekitar Rp 5 triliun. Karena menurutnya masih banyak pos pendapatan pajak yang perlu diserap. "Mudah-mudahan target bisa tercapai," harapannya.
Sementara itu Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya Anas Karno meminta Bapenda tidak gegabah dalam membuat target pendapatan. Target harus diukur dengan potensi pajak. Yang paling nyata, jelas dia, adalah pajak reklame. Pemkot bisa menghitung jumlah reklame yang berdiri di seluruh Surabaya. Kemudian dihitung potensi pendapatan dari reklame yang berdiri itu.
"Dari sini kan kita bisa tahu potensi pajak reklame berapa. Kalau pun nanti ada penambahan bisa dihitung lagi," kata Anas. Namun ia mengapresiasi Bapenda yang telah berjuang keras di tahun 2022 untuk menaikan PAD pajak dibandingkan tahun 2021. (red)
Comments
Post a Comment