Skip to main content

Ini Penjelasan DPRKPP, Soal Penyebab Lift Macet di Gedung Dewan

Mediabidik.com - Untuk antisipasi kejadian lift macet agar tidak terulang kembali, Pemkot Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanyaan (DPR KPP) kota Surabaya bersama sekretariat dewan akan memasang alat penstabil tegangan listrik (stabilizer) serta men standby kan teknisi utama vendor

Iman Kristian Kabid Bangunan Gedung DPR KPP kota Surabaya mengatakan, penyebab lift gedung baru dewan yang macet, karena suplay listrik tidak stabil dan sekarang ini ada alat baru namanya stabilizer, kalau di komputer namanya ups (uninterruptible power supply). "Dan kita akan nambah stabilizer, untuk kapasitasnya masih diukur." ujar Iman kepada BIDIK, Selasa (6/12/2022). 

Inikan kondisinya, tambah Iman, sebelum Alun alun dioperasionalkan untuk event masih aman, dan setelah sering dipakai event dan macam macam kondisi listriknya jadi tidak balance dan perlu dikalkulasi ulang suplai listriknya. 

"Untuk listrik gedung dprd baru dan alun alun sendiri-sendiri, soalnya ngak mungkin kapasitas beban dayanya satu trafo listrik / sumber daya. Jadi posisi kayak gedung perbelanjaan, apartemen dll itu dia punya trafo sendiri, jadi kalau untuk bangunan besar memang trafo nya khusus." terang Iman. 

Lebih lanjut dia menjelaskan, namanya perangkat elektronik kalau listrik nya tidak stabil pasti kinerjanya terganggu. Masalahnya lift itu barang yang sensitif, begitu listrik ngedrop dia (listrik) ngereset. Kemarin seharusnya waktu lift itu turun harusnya pas di pintu, karena ke reset dia berhenti di settingan semula. 

"Kan setiap kali servis berkala harus nyetting ulang berhenti nya dimana, makanya kemarin yang standby disana bukan teknisi utama, karena teknisi utama dari vendornya, dan teknisi utama tidak hanya handle satu lokasi dan mereka mobile dibeberapa lokasi, dan kemungkinan waktu lift mati mereka sedang mobile, jadi ada keterlambatan datang ke lokasi. Kedepannya akan kita pasang stabilizer dan standby kan teknisi utama."urai Iman. 

Lanjut Iman, info dari vendor sih kemarin, mereka markasnya ada di Tunjungan Plaza (TP) dari TP menuju kesini agak lama, lah itu kita minta mereka standby kan personelnya juga di sini (gedung dewan) tidak hanya di TP sehingga seandainya ad keadaan darurat penanganan bisa lebih cepat. 

"Cara kerjanya isendentil, mereka alatnya canggih, jadi terkoneksi ke handphone dan macam macam ya cuma pas nyampek kesananya agak lama dan memang rata-rata nyampai ke lokasi maksimal dua jam." imbuhnya. 

Masih kata Iman, di lift kan ada pengamannya, saat posisi lift ada pemadaman listrik, lift ini akan secara otomatis berhenti tepat di depan pintu, masalahnya kemarin listrik tidak mati cuma posisinya dia berhenti ditengah karena ke reset dan itu perlu di reset ulang. Karena listrik tidak stabil akhirnya ke reset. 

"Makanya ini harus segera dikasih stabilizer, dan kita sudah konsultasi sama vendor, tahun depan alat utamanya trafo harus diganti baru, dan diberikan penambahan trafo, karena disitu ada gedung DPRD dan ke pakai sama event-event. Dan itukan pakai listrik dan trafo ngelos, walaupun ada genset sebagai backup tapi trafo tetap ngelos, ketika Los dayanya kan cukup tinggi dan berdampak pada perangkat elektronik gedung. Dan dalam waktu dekat kalau di Alun-alun sedang ada event diperlukan penambahan trafo/sumber daya listrik tersendiri agar tidak berdampak ke gedung lainnya.(red) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni