Skip to main content

Terkendala Utilitas, 12 Titik Pekerjaan Saluran Jadi Terhambat

Mediabidik.com - Pengerjaan proyek penangan banjir di Surabaya saat ini terus dikebut. Beberapa pengerjaan sudah terlihat rampung. Namun masih dalam pengejaran. Pasalnya pemkot melalui Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga (DSDABM) Surabaya harus merampungkan dengan target pertengahan bulan ini.

Hal ini mendapatkan sorotan dari anggota DPRD Surabaya, Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya, Aning Rahmawati mengatakan belum rampungnya pekerjaan pengendalian dan penanggulangan banjir masih terhambat oleh utilitas dari instansi lain. Utamanya tiang listrik. 

Bahkan ia menyebut dari 55 titik yang berkontrak mulai bulan April sampai dengan Juli harusnya selesai sesuai perjanjian kontrak 15 Desember namun yang dinyatakan selesai dari data pemkot masih 30 titik atau 55 persen dari total 55 pekerjaan yang ada.

"Yang pengerjaannya masih diangka sekitar 80 persen ada 9 titik, gagal dikerjakan karena kontraktor black list ada dua titik, dan dibawah 80 persen ada 12 titik, ini semua tentunya sangat disayangkan, PLN sebagai pemilik utilitas harusnya mempunyai manajemen yang lebih rapi dan terukur dalam penanganan utilitas sehingga tidak merugikan warga Surabaya,"kata Aning, Selasa (13/12).

Tidak hanya 55 titik yang dikerjakan tahun ini, Aning menyebut bahkan ada juga yang sudah 3 tahun terbengkalai karena tiang PLN tidak segera dipindahkan. Menurutnya sesuai dengan Perda 5 tahun 2017 tentang penyelenggaraan jaringan utilitas bahwa yang bertanggung jawab untuk memperbaiki, memelihara dan mengembalikan ke posisi awal, pemilik utilitas juga harus melalukan pemindahan utilitas jika terjadi pembangunan utilitas. "Sehingga koordinasi yang bagus antara OPD terkait dengan instansi pemilik utilitas harus betul dan memberikan solusi,"ujarnya.

Namun, kenyataannya di lapangan menurutnya masih menyisahkan masalah terkait dengan aturan yang belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh pemilik utilitas. Sehingga menimbulkan molornya pengerjaan proyek tersebut. "Bisa jadi ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai dengan perencanaan di beberapa titik  dan harus dikerjakan oleh satgas bukan lagi kontraktor. Sungguh ini harus betul betul menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depan, jangan sampai masyarakat jadi korban banjir,"tegasnya.

Sebelumnya proyek penangan banjir di Surabaya beberapa waktu lalu sudah mencapai 87 persen dari 55 titik yang dikerjakan dari pemukiman penduduk hingga saluran tengah. Hampir di beberapa wilayah box culvert sudah terpasang.  

Kabid Pematusan DSDABM Surabaya Eko Juli Prasetyo mengatakan rata-rata crosing saluran sudah dilakukan semua hampir 70 persen. Untuk crosing saluran sudah terpasang semua. Mungkin tinggal satu dua yang belum terlaksana. 

"Kendala utilitas PLN, PDAM, Pipa gas, dan provider provider telekomunikasi.
Sehingga terhambat dalam proses pekerjaan di lapangan dan mengakibatkan molornya penyelesaian pekerjaan." terang Eko Juli kepada BIDIK, Selasa (13/12/2022). 

Bahkan dalam pengerjaan pembuatan saluran dan pemasangan box culvert, pihaknya juga berhati-hati dalam pengerjaan karena ada jaringan utilitas. Seperti pipa hingga jaringan fiber optik. Pihaknya juga koordinasi terkait utilitas tersebut. Dengan waktu yang mepet itu, pihaknya optimistis bahwa pengerjaan bisa rampung di pertengahan Desember. "Ya kami maksimalkan 24 jam," pungkasnya. (red) 

Teks foto : Pekerjaan saluran di kota Surabaya

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni