Komisi D Berharap Pembangunan Rumah Sakit Tidak Menganggu Program Kesehatan Lainnya

Mediabidik.Com - Rencana pembangunan rumah sakit di Surabaya timur, dilahan seluas 17,700 Ha milik pemkot Surabaya di Jalan Penjaringan Sari dekat MRRR. Pembangunan gedung 8 lantai yang sedianya dikerjakan selama 3 tahun, kini berubah menjadi 2 tahun, setelah mendapat evaluasi dari gubernur Jawa Timur.

Biaya pembangunan rumah sakit untuk ibu dan anak tersebut, diproyeksikan sebesar Rp500 miliar. Untuk itu, Ketua Komisi D DPRD Surabaya, Khusnul Khotimah menekankan, pembangunannya segara dilakukan percepatan.

"Jadi harus konkret," tegas Khusnul kepada awak media, Senin (26/12/2022).

Sebab, menurut politisi PDI Perjuangan ini, anggaran kesehatan tugas wajib pemerintah, dan anggarannya cukup besar setelah pendidikan.

Kendati begitu, pihaknya ingin memastikan, anggarannya tidak hanya fokus rencana pembangunan Rumah Sakit di Surabaya Timur, tetapi untuk layanan kesehatan lainnya.

"Karena preventif, promotif nya itu berada di Puskesmas," beber Khusnul.

Sehingga ia menyerukan, rencana pembangunan itu, tidak akan mengganggu program kesehatan yang telah disepakati saat pembahasan APBD.

"Apalagi ada kenaikan anggaran." demikian papar Khusnul .

Di waktu yang sama Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) kota Surabaya Nanik Sukristina saat dikonfirmasi mengatakan, tidak ada perubahan, bahkan di DPA kami masih tetap sama. Total anggaran untuk tahap pertama tahun 2023 sekitar Rp 202 miliar dan tahun 2024 sekitar Rp 300 miliar.

"Rencana untuk rumah sakit umum, tapi spesifikasi nya untuk ibu dan anak, nanti menjurus nya kearah jantung anak." terang Kadinkes Surabaya usai mengikuti hearing dengan Komisi D, Senin (36/12/2022).

Untuk persiapan pembangunan rumah sakit, Nanik menjelaskan, untuk saat ini secara administrasi kita persiapkan tim-tim teknis dan sebagainya. "Awal tahun kita akan lelang MK (management konstruksi), untuk luas lahan 17,700 Ha, gedung 8 lantai dengan dua tower." ujarnya.

Untuk target pembangunan, Nanik mengatakan, ini tadi dari tim anggaran 2 tahun, "Ini tadi disampaikan oleh BPKAD ada perubahan evaluasievaluasi." imbuhnya. (red)

Teks foto : Nanik Sukristina Kadinkes Surabaya saat hearing diruang Komisi D DPRD Surabaya.

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog