Jelang Nataru Ketua Fraksi Golkar Berharap Surabaya Tetap Kondusif

Mediabidik.com - Menjelang Natal dan tahun baru (Nataru) 2023, Ketua Fraski Golkar Surbaya, Arif Fathoni berharap, kota Pahlawan tercipta keindahan dan kedamaian.

Pasalnya, Surabaya telah berhasil mewujudkan nilai toleransi dengan gotong royong bersama. Baik di kampung maupun di lingkungan makro. Ketika menghadapi serangan wabah Covid-19. "Yakni, masyarakat membantu pemerintah tanpa melihat latar belakang, agama, suku dan RAS." urai anggota Komisi A ini. Kamis (22/12/2022).

Maka Fathoni berharap, pelaksanaan Nataru kali ini, jadi refleksi mengeluarkan keindahan, kedamaian hidup di masa yang akan datang. Apalagi tahun depan, sudah memasuki tahun politik. "Tentu tensi dan dinamika hubungan masyarakat akan meningkat," ujar Fathoni.

Kendati begitu, dia menyerukan semua pihak menciptakan kedamaian yang dinikmati pada 2022, diwujudkan di 2023. Kuncinya, sambung Fathoni, adalah kepekaan, tenggang rasa, toleransi dan gotong royong, mengamankan bersama-sama pelaksanaan Nataru.

"Sehingga bisa menjadi penutup tahun yang indah bagi warga Surabaya," beber Fathoni.

Fathoni meyakini, pelaksanaan Nataru di kota Pahlawan aman terkendali. Karena komunitas intelijen daerah melakukan pemetaan bersama unsur pemkot, dari Satpol PP dan Bakesbang. Melakukan deteksi dini untuk menganalisa. Memperkirakan kejadian dengan cermat, yang didukung semangat multikulturalisme warga kota Pahlawan.

"Insya Allah tidak akan ada peristiwa apapun, kita bisa jalani Nataru dengan kedamaian, kasih sayang sebagai sesama manusia." demikian Arif Fathoni. (red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Mediabidik.com

Search This Blog