Skip to main content

Komisi A Apresiasi Positif, Penghargaan Pelayanan Prima Dispendukcapil dan DPMPTSP

Mediabidik.com - Mendapat penghargaan Pelayanan Prima dengan Posisi Capaian A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) RI, Selasa (20/12/2022). Capaian yang diraih Kota Surabaya diperoleh dari layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Atas capaian tersebut, Ketua Komisi A, Ayu Pertiwi Krishna memberikan pendapat, bahwa sepatutnya Kota Surabaya mendapatkan penghargaan itu, khususnya Dispendukcapil. Menurutnya, Dispendukcapil termasuk PD yang mau mendengarkan masukan-masukan dari DPRD, khususnya Komisi A yang selalu menampung keluhan warga. "Capaian ini harus dipertahankan, kalau bisa ditingkatkan lagi pelayanannya," ucap Ayu. Rabu (32/12/2022). 

Sementara itu, Anggota Komisi A DPRD Kota Surabaya Imam Syafi'i turut bangga atas capaian yang diperoleh Dispendukcapil dan DPMPTSP itu. Menurut Imam, penghargaan ini memang pantas diberikan, bukan semata karena skornya naik dari A- menjadi A. "Skor hanya angka. Namun yang terpenting masyarakat benar-benar merasakan peningkatan pelayanan adminduk dari waktu ke waktu," tuturnya.

Imam mengaku turut merasakan perubahan pelayanan pada 2 PD tersebut, terutama pada Dispendukcapil. Imam melanjutkan, banyak inovasi yang dilakukan Dispendukcapil dalam meningkatkan pelayanan, mulai dari program Lontong Balap, Lontong Kupang, Klampid New Generation, Jebol Anduk dan sebagainya. 

"Program program ini semakin mempermudah publik untuk mengakses dan mendapatkan hak-hak konstitusionalnya, yaitu hak memperoleh adminduk. Memberikan pelayanan terbaik saja tidak cukup, juga harus pelayanan prima," tandasnya.

Perlu diketahui, pemerintah kota (Pemkot) Surabaya meraih penghargaan Pelayanan Prima dengan Posisi Capaian A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) RI, Selasa (20/12/2022). Capaian yang diraih Kota Surabaya diperoleh dari layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Hal tersebut tertuang pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1035 Tahun 2022 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah Tahun 2022. Penghargaan itu diberikan secara langsung oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB, di Ruang pertemuan Kementerian PAN-RB kepada perwakilan Dispendukcapil dan DPMPTSP Kota Surabaya. 

Kepala Dispendukcapil Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji bersyukur atas capaian penghargaan ini. Agus mengungkapkan, capaian ini bukanlah tujuan utama dari Pemkot Surabaya. "Akan tetapi tujuan kami untuk memberikan pelayanan terbaik dan membahagiakan masyarakat, sebagaimana visi dan misi Pak Wali Kota Eri Cahyadi," kata Agus, Rabu (21/12/2022).

Agus menyatakan, capaian itu tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari DPRD Kota Surabaya, stakeholder dan warga. Ia berharap, ke depannya bisa terus dipertahankan oleh Pemkot Surabaya khususnya Dispendukcapil dan DPMPTSP. 

"Capaian ini paling tidak bisa memberikan gambaran bahwa apa yang dilakukan oleh Disdukcapil dan DPMPTSP dengan dukungan DPRD dan segenap stakeholder, sudah sesuai dengan track yang diharapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Kedepan, capaian ini akan terus dipertahankan dan diupayakan menjadi semakin baik," imbuhnya. 

Sebelumnya pelayanan pada 2 PD tersebut sempat berada pada posisi capaian A-, bahkan  di tahun 2020 sempat turun menjadi B. Penurunan posisi pada waktu itu disebabkan karena pandemi, sehingga pelayanan publik sempat terganggu. Namun dengan perbaikan terus menerus di tahun 2022 sudah mencapai predikat Pelayanan Prima dengan posisi capaian A. (red) 

Teks foto : Pertiwi Ayu Krisna Ketua Komisi A DPRD Surabaya. 


Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni