Skip to main content

Dukung Pelayanan Publik Lebih Baik, Pemkot Tambah Jaringan Internet di Kecamatan Hingga Puskesmas

Mediabidik.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) menambah jaringan internet di kantor kecamatan, kelurahan dan puskesmas. Penambahan internet ini untuk menunjang pelayanan publik yang lebih baik. 

Kepala Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi Dinkominfo Surabaya, Tri Aji Nugroho mengatakan, penambahan jaringan internet tersebut disediakan di seluruh tempat pelayanan publik pada Januari 2023. Tujuannya adalah untuk mengubah sistem pelayanan yang lebih mudah dan simpel. 

"Penambahan jaringan internet ini untuk mendukung kemudahan pelayanan di kecamatan, kelurahan dan puskesmas. Sekaligus untuk menunjang alat kepuasan pelanggan di kantor pelayanan publik," kata Aji, Selasa (20/12/2022). 

Aji mengungkapkan, pada Januari 2023 pelayanan di kecamatan, kelurahan, dan puskesmas, sudah tidak lagi menggunakan e-Kios. Sehingga pelayanan di kecamatan, kelurahan, dan puskesmas pendaftarannya cukup menggunakan scan QR Code, melalui HP.

"Jadi untuk mempermudah masyarakat saat melakukan pendaftaran pelayanan yang dibutuhkan. Lantas bagaimana jika ada warga yang tidak punya HP? Nggak masalah, dipastikan petugas siap membantu melayani," ujarnya. 

Aji menambahkan, jaringan internet di kantor pelayanan publik tersebut gratis dan bisa langsung terkoneksi melalui ponsel. Di era serba digital, sambungnya, pemkot mengupayakan pelayanan di Kota Surabaya cukup dalam satu genggaman. 

"Kami terus berupaya membuat pelayanan itu menjadi simpel dan mudah. Salah satunya dengan memberikan fasilitas internet gratis di kecamatan, kelurahan, dan puskesmas," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...