Skip to main content

Dukung Pelayanan Publik Lebih Baik, Pemkot Tambah Jaringan Internet di Kecamatan Hingga Puskesmas

Mediabidik.com - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) menambah jaringan internet di kantor kecamatan, kelurahan dan puskesmas. Penambahan internet ini untuk menunjang pelayanan publik yang lebih baik. 

Kepala Bidang Keamanan dan Infrastruktur Teknologi Informasi Dinkominfo Surabaya, Tri Aji Nugroho mengatakan, penambahan jaringan internet tersebut disediakan di seluruh tempat pelayanan publik pada Januari 2023. Tujuannya adalah untuk mengubah sistem pelayanan yang lebih mudah dan simpel. 

"Penambahan jaringan internet ini untuk mendukung kemudahan pelayanan di kecamatan, kelurahan dan puskesmas. Sekaligus untuk menunjang alat kepuasan pelanggan di kantor pelayanan publik," kata Aji, Selasa (20/12/2022). 

Aji mengungkapkan, pada Januari 2023 pelayanan di kecamatan, kelurahan, dan puskesmas, sudah tidak lagi menggunakan e-Kios. Sehingga pelayanan di kecamatan, kelurahan, dan puskesmas pendaftarannya cukup menggunakan scan QR Code, melalui HP.

"Jadi untuk mempermudah masyarakat saat melakukan pendaftaran pelayanan yang dibutuhkan. Lantas bagaimana jika ada warga yang tidak punya HP? Nggak masalah, dipastikan petugas siap membantu melayani," ujarnya. 

Aji menambahkan, jaringan internet di kantor pelayanan publik tersebut gratis dan bisa langsung terkoneksi melalui ponsel. Di era serba digital, sambungnya, pemkot mengupayakan pelayanan di Kota Surabaya cukup dalam satu genggaman. 

"Kami terus berupaya membuat pelayanan itu menjadi simpel dan mudah. Salah satunya dengan memberikan fasilitas internet gratis di kecamatan, kelurahan, dan puskesmas," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...