KPU Surabaya : Mendaftar Sebagai Anggota PPS Wajib Mencantumkan Surat Sehat Lengkap

Mediabidik.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mulai membuka pendaftaran Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada Minggu (18/12/2022). Pendaftaran akan ditutup pada Selasa (27/12/2022).

Dalam acara media gathering tahapan dan sosialisasi pembentukan pemungutan suara pemilu 2024 yang digelar KPU Surabaya di Hotel Amaris Jalan Margorejo Indah No 114 - 115 Surabaya, Senin (19/12/2022).

Komisioner KPU Kota Surabaya, Subairi mengatakan bahwa pihaknya akan menjaring PPS di 153 kelurahan. Jumlah ini tentunya berkurang dibandingkan dengan Pemilu tahun-tahun sebelumnya.

"Awalnya ada 154 (kelurahan) karena ada penggabungan di Kelurahan Perak dan Perak Timur, Kecamatan Pabean Cantian menjadi kelurahan Tanjung Perak," ujarnya.

Nantinya, sambung pria yang akrab disapa Bairi ini, tiap kelurahan akan dijaring sebanyak tiga PPS. Artinya, jika dijumlahkan dengan 153 kelurahan, maka KPU Kota Surabaya butuh 459 orang PPS.

"Setiap kelurahan akan diambil tiga PPS. Jumlah kelurahannya di Surabaya ada 153," kata dia.

Adapun salah satu persyaratan untuk mendaftar sebagai anggota PPS yakni wajib menyertakan surat sehat lengkap. Mulai dari melampirkan hasil tensi darah, gula darah hingga kolesterol. Tak lupa juga melampirkan sertifikat vaksin COVID-19.

Persyaratan itu bertujuan untuk mengantisipasi hal yang tak diingkan seperti Pemilu 2019 lalu. Saat itu banyak panitia Pemilu yang berguguran. Mulai dari PPK hingga PPS. "Jadi kita bisa memprediksi dari awal bahwa yang bersangkutan memang benar-benar kondisi sehat," pungkasnya. (red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog