Skip to main content

Dirut RPH : Kenaikkan Tarif Jasa Potong Hewan Tunggu Persetujuan Wali Kota

Mediabidik.com - PD Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya terus mematangkan usulan kenaikkan tarif jasa potong hewan, menyusul penyesuaian tarif murah yang selama ini diberlakukan.

Direktur Utama PD RPH Surabaya, Fajar Arifianto Isnugroho, usai rapat dengar pendapat dengan Komisi B DPRD Surabaya mengatakan, pihaknya terus menjalin komunikasi dengan mitra jagal, terkait dengan besaran nilai penyesuaian tarif jasa potong hewan tersebut.

"Pasca di sepakati di Komisi B tanggal 23 November kemarin, kita langsung bergerak cepat menemui komunitas-komunitas jagal mitra kami. Prinsipnya komunikasi dan sosialisasi kita lakukan, dengan harapan ketemu, antara kepentingan dan kemampuan para jagal membayar jasa potong dan RPH tidak sampai rugi," terangnya pada Rabu (07/12/2022).

Fajar menambahkan dari intensitas komunikasi tersebut, mengarah pada satu nilai yang sama. "Jagal minta Rp 100 ribu. Kami memahami dan kami juga memberikan catatan, bahwa kami memperbaiki fasilitasnya dahulu," imbuhnya.

Lebih lanjut Fajar mengatakan, pihaknya tidak bisa memaksakan nilai besaran penyesuaian tarif, karena menjaga kwantitas hewan yang dipotong.

"Karena apalah gunanya saya memaksakan nilai besaran potong kalau kemudian mereka tidak mau potong. Sebaiknya tetap menjaga jumlah potongan dengan angka yang mereka bisa membayar," jelasnya.

Menurutnya ketika sudah disepakati nilai penyesuaian tarif jasa potong dari hasil komunikasi dengan mitra jagal, maka diteruskan ke wali kota, untuk persetujuan.

"Pak wali berpesan hati-hati jangan sampai ada keresahan baru. Pak wali juga menginginkan ada nilai batas atas penyesuaian tarif. Draft kita tetap seperti yang disepakati dengan DPRD yaitu Rp 110 ribu per sapi. Kita minta jagal memahami bahwa RPH ini juga butuh pendapatan," ujarnya.

Fajar kembali menjelaskan draft usulan sudah berada di bagian hukum pemkot Surabaya.

"Penetapan penyesuaian tarif nantinya ada didalam SK Direksi. Kita menunggu moment yang tepat, ketika kami sudah siap meskipun nanti pak wali menyetujui. Kita berlakukan kapan nanti kita komunikasi dengan jagal. Untuk disepakati bersama," pungkasnya.

Usulan penyesuaian tarif jasa potong hewan untuk sapi semula Rp 50 ribu menjadi Rp 110.000 ribu sudah termasuk pajak. Untuk babi semula Rp 65 ribu menjadi Rp 125 ribu sudah termasuk pajak. Sedangkan untuk kambing semula Rp 7.500 menjadi Rp 25 ribu sudah termasuk pajak. (red) 

Teks foto : Direktur Utama PD RPH Surabaya, Fajar Arifianto Isnugroho, 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni