Skip to main content

Meskipun Kasus COVID-19 di Surabaya Melandai, Dinkes dan BPBD Rutin Lakukan Asesmen di Tempat Wisata

Mediabidik.Com - Menurunnya angka kasus Covid-19 maupun varian Covid-19 yang ada di Surabaya, sebulan lalu sempat mengalami kenaikan di angka 600 kasus perhari, saat ini mulai melandai. Berdasarkan data dari surabayalawan covid-19.go.id, Rabu (28/12/2022) ada 99 kasus. 

Meski melandai namun masyarakat diminta untuk tetap waspada dan tidak boleh lengah. Apalagi saat libur tahun baru, aktivitas masyarakat juga mulai normal. Obyek wisata juga padat dikunjungi masyarakat saat ini.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, Nanik Sukristina mengatakan kasus Covid-19 mulai menurun drastis, jika dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 600 per hari. Bahkan pihaknya selalu update laporan kasus setiap hari baik dari rumah sakit maupun dari laboratorium yang terdapat pemeriksaan swab antingen maupun PCR. 

"Alhamdulillah sudah melandai, kalau bulan sebelumnya sehari bisa 600 kasus. Kini sudah mulai berkurang hanya puluhan setiap hari," kata Nanik. Rabu (28/12/2022). 

Grafik penurunan kasus tersebut juga membuat Surabaya berada di PPKM level 1 dimana seluruh aktivitas atau kegiatan warga berjalan normal dan tidak ada batasan jumlah pengunjung. Namun pihaknya tetap meminta warga Surabaya untuk menjaga protokol kesehatan (prokes). "Prokes harus tetap dijaga tidak boleh lengah. Tetap gunakan masker, selalu cuci tangan dan menjaga jarak,"himbaunya.

Pihaknya juga menggeber vaksinasi di setiap wilayah melalui puskesmas. Hingga kini, menurutnya masyarakat juga terus melakukan vaksin untuk kelengkapan vaksin booster Untuk warga Surabaya (ber-KTP Surabaya) vaksin lengkap dosis hingga booster mencapai 1.048.015. Sedangkan warga Surabaya non KTP Surabaya vaksin booster mencapai 428.637. "Alhamdulillah pasokan vaksin aman. Dan banyak warga Surabaya yang melengkapi vaksinasi Covid-19,"terang Nanik.

Terkait dengan rencana pencabutan PPKM yang akan diberlakukan oleh pemerintah pusat paska Nataru, Nanik menyebut Surabaya siap. Karena secara trend kasus di Surabaya sampai saat ini cukup melandai. "Yang jelas nunggu pusat saja, misalnya aturan dari pusat ada perubahan. Surabaya siap untuk menjalankan,"ujarnya.

Tak hanya itu, pihaknya bersama BPBD Surabaya juga rutin melakukan pengawasan maupun asesmen kepada tempat-tempat yang selalu dikunjungi banyak orang. Seperti obyek wisata. Apalagi saat libur Nataru ini. "Kita selalu monitor, tempat wisata tetep asessmen. Bahkan setiap kegiatan acara yang mengundang banyak orang kami selalu lakukan monitoring,"terangnya.

Sementara itu selama libur Nataru obyek wisata di Surabaya juga sudah dilakukan asessmen oleh Pemkot Surabaya. Salah satunya Kebun Binatang Surabaya (KBS). Menurut Humas PDTS KBS, Agus Supangat asesmen tersebut dilakukan 23 Desember lalu. Dari hasil asesmen KBS masih layak untuk dikunjungi dengan kapasitas 100 persen pengunjung. "Ya, kemarin diassemen sama Pemkot dan hasilnya baik kami masih diperbolehkan untuk pengunjung kapasitas 100 persen," kata Agus.

Meski demikian pihaknya tetap menerjunkan petugas di beberapa titik di sekitar KBS. Tujuannya untuk mengingatkan pengunjung ketika tidak terlibat prokes. "Apalagi saat Minggu kemarin 23 ribu orang mengunjungi KBS. Kami tetap ingatkan mereka untuk menggunakan masker," kata Agus (red) 

Teks foto : Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya, Nanik Sukristina. 
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...
102 comments
Read more