Skip to main content

Komisi B Minta Pemkot Libatkan Dewan Dalam Rekrutmen Direksi RPH


Mediabidik.com
– Pembukaan rektrumen posisi tiga jabatan direktur di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya karena masa jabatannya akan habis pada Januari 2021.

Tiga jabatan RPH itu diantaranya direktur utama, direktur administrasi dan keuangan, serta direktur jasa dan niaga. Menurut keterangan Agus Hebi Djuniantoro Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Usaha Daerah Kota Surabaya, rekrutmen paling lambat pada 7 November.

Menanggapi hal ini, Mahfudz sekretaris Komisi B DPRD Surabaya yang membidangi perekonomian berharap jajaran direksi yang baru bisa membawa RPH lebih baik dan modern, karena menurutnya selama ini 'jalan ditempat'.

"Selama ini kan memang jalan di tempat, bahkan cenderung produktifitas menurun. Maka saya berharap di pergantian jajaran direksi yang baru mampu membuat lompatan-lompatan (inovasi). Karena selama ini belum mampu menyetorkan deviden sebagaimana yang ditergetkan," ucap Mahfudz. Sabtu (07/11/2020)

Menurut politisi muda asal PKB ini, seharusnya RPH Surabaya bisa menjadi jujugan dan rujukan warga seluruh Surabaya, dan kalau bisa mencakup wilayah se Jatim. Namun sepertinya harapan itu masih belum bisa direalisasikan.

Terkait rekrutmen jajaran direksi, Mahfudz meminta kepada Pemkot Surabaya (Walikota) untuk lebih selektif dengan semangat perbaikan manajemen di tubuh RPH melalui jajaran direksinya, utamanya untuk posisi Direktur Utama.

"Lowongan ini bersifat terbuka bagi kaum profesional, artinya terbuka untuk umum termasuk bagi para mantan direksi. Namun sebaiknya, penggantian ini bisa memunculkan sosok profesional yang benar-benar fresh (baru) dan punya motivasi baru, karena terbukti para personal yang saat ini duduk di jajaran direksi tidak mampu membawa perubahan yang lebih baik," tandasnya.

Mahfud juga berpesan kepada Walikota Surabaya untuk bisa melibatkan peran legislatif (DPRD) dalam proses rekrutmen, agar referensinya lebih banyak jika harus segera mengambil keputusan untuk jajaran direksi RPH.

"Kami paham jika ini menjadi hak prerogatif Walikota, tetapi tidak ada salahnya jika melibatkan anggota legislatif sebagai mitra kerja karena secara prinsip semangatnya sama, yakni membuat RPH di Surabaya lebih baik," pungkas Ketua garda Bangsa Kota Surabaya ini. (pan)

Foto : Mahfudz Sekertaris Komisi B DPRD Surabaya. 

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah