Skip to main content

Dianggap Tidak Menguntungkan, Komisi B Desak Pemkot Tutup BUMD Bermasalah


Mediabidik.com
– Ditengah pembahasan Raperda APBD Kota Surabaya Tahun 2021, Komisi B DPRD kota Surabaya masih menyoroti soal pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemkot Surabaya.

Pasalnya, pemulihan ekonomi penting untuk dapat bisa menggerakkan roda ekonomi rakyat yang mati suri sejak dihantam badai pandemi Covid-19.

Anggota Komisi B, Hamka Mudjiadi Salam, SH, MH mengatakan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Surabaya selama tahun 2020 alami penurunan cukup signifikan, karena sektor ekonomi riil mandeg akibat pandemi Covid-19.

Oleh karena itu, kata Hamka, postur tubuh APBD Kota Surabaya Tahun 2021 dipastikan sedikit menurun sekitar 3-5% saja.

"Terpenting, bagaimana langkah Pemkot Surabaya untuk melakukan pemulihan ekonomi Surabaya di tahun depan." ujarnya kepada wartawan di gedung DPRD kota Surabaya, Rabu (25/11/20).

Ia menilai, Pemkot Surabaya sepertinya sudah melakukan berbagai langkah pemulihan ekonomi. Hal ini terlihat dari beberapa hearing dengan dinas-dinas, terkait pencapaian dan target APBD di tahun 2021. 

"Saya melihatnya Pemkot Surabaya cukup optimis bisa memulihkan ekonomi Surabaya. Jika Pemkot saja optimis ya kita di legislatif tentu mensupport ya dengan optimis juga." terang Hamka.

Namun, ujar Hamka yang juga Ketua Fraksi PAN-PPP ini, dirinya mempertanyakan kepada kinerja Pemkot Surabaya soal PAD yaitu, dari evaluasi PAD selama tahun 2020, kontribusi pendapatan terbesar mengapa hanya disektor pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja. 

"Sektor lainnya, seperti BUMD-BUMD dibawah Pemkot Surabaya mana hasilnya, tidak ada deviden yang berarti. Bahkan, PAD malah mensubsidi operasional BUMD, bukan sebaliknya BUMD membantu PAD, ini apakah tidak keliru." tanya Hamka.

Dirinya mencontohkan BUMD seperti PD Pasar Surya, SKU, masak yang bisa menghasilkan deviden hanya BUMD PDAM saja.

Untuk itu, jelas Hamka, kami di Komisi B minta Pemkot Surabaya lebih mengoptimalkan kembali BUMD-BUMD agar lebih profitable, bahkan jika perlu malah bisa menambah PAD. 

"Jika ada BUMD Kota Surabaya yang tidak menguntungkan lebih baik tutup saja, daripada membebani APBD Kota Surabaya."ungkapnya. (pan)

Comments

  1. Are you in need of Urgent Loan Here no collateral required all problem regarding Loan is solve between a short period of time with a low interest rate of 2% and duration more than 20 years what are you waiting for apply now and solve your problem or start a business with Loan paying of various bills. You have come to the right place just contact us via email at abdullahibrahimlender@gmail.com whats Number +918929490461 Mr Abdullah Ibrahim

    ReplyDelete

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni