Skip to main content

Pilih Dukung MA-Mujiaman di Pilwali Surabaya, PSI Nilai Program MAJU Lebih Realistis


Mediabidik.com
- DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI)  telah merekom jagoan PDI-P Eri Cahyadi-Armuji (Er-Ji) yang didukung pada Pilkada Surabaya 2020. Namun keputusan itu tidak sesuai dengan keinginan kader-kader PSI di tingkat grassroot (akar rumput). Tak heran jika terjadi dualisme dukungan.

Beberapa mantan pengurus DPW, DPD, DPC dan ratusan simpatisan PSI se-Kota Surabaya justru melabuhkan pilihan ke paslon nomor urut 2, Machfud Arifin-Mujiaman (MAJU).

Dukungan kepada Machfud Arifin-Mujiaman disampaikan langsung oleh  petinggi PSI,  Wendik Alfianto (mantan wakil ketua DPW PSI Jatim),  Puji Andasari (mantan ketua DPD PSI Surabaya/ kini wakil Sekretaris DPD  PSI Surabaya), Edwin Wijaya (mantan sekretaris DPD PSI Surabaya), Andien Eko (mantan ketua DPC PSI Wonokromo), serta  mantan calon wakil wali kota dari jalur  independen (perseorangan) Gunawan  di
Hotel Mercure, Rabu (28/10/2020) lalu.

Lalu apa alasan  kader-kader PSI   membelot dan lebih memilih  mendukung Machfud Arifin-Mujiaman? Gunawan yang dikonfirmasi Minggu (1/11/2020) menilai program paslon nomor urut 2 Machfud Arifin-Mujiaman sangat realistis disertai komitmen dalam memperjuangkan  permasalahan yang membelit masyarakat puluhan tahun,  seperti kasus tanah surat ijo, Pasar Turi, Pasar Tunjungan dan lain lain.

"Pilihan kami ke Pak Machfud-Mujiaman karena Pak MA secara langsung dan tegas menyatakan program prioritas pertama ketika menjadi wali kota, yakni membebaskan penarikan  retribusi lahan surat ijo  sampai proses peralihan surat ijo ke sertifikat hak milik (SHM) selesai. Mengingat, lahan surat ijo yang seharusnya menjadi hak wong cilik ini
sudah puluhan tahun tidak ada kepastian dan kejelasan," ujar Gunawan  yang pernah menjadi caleg DPRD Jatim Dapil Surabaya dari PSI pada Pileg 2019.

" Selama ini kami sudah banyak melakukan upaya terhadap kasus surat ijo, bahkan empat anggota DPRD Surabaya yang telah kami pilih tak mau tahu terkait problem ini," ungkap dia.

Gunawan melihat ada keseriusan Machfud- Mujiaman untuk menyelesaikan persoalan kasus surat ijo sampai tuntas. Hal itu menurut Gunawan telah disampaikan langsung kepada warga surat ijo. Dan komitmen penyelesaian kasus warga surat ijo ini akan menjadi langkah pertama ketika terpilih sebagai wali kota. Ini menunjukkan iktikad baik Machfud Arifin untuk memberikan solusi atas sengketa antara Pemkot Surabaya dengan warga pemegang surat ijo yang sudah berlangsung puluhan tahun.

Selain itu, masih kata Gunawan, dirinya merasa memiliki visi dan misi yang sama dengan  program pro-rakyat yang telah disusun oleh Machfud-Mujiaman bersama Super Team-nya. "Seperti pengentasan kemiskinan, pendidikan, dan pemerataan pembangunan, yang dinilainya sangat realistis untuk diwujudkan, sehingga mampu membawa perubahan Kota Surabaya lebih baik dan lebih maju lagi," tandas dia.

Sebelumnya, saat deklarasi di Hotel Mercure,  Rabu (28/10/2020) lalu, 
kepada media, mantan ketua DPW PSI Jatim  Wendik Alfianto mengatakan, dukungan kader PSI kepada Machfud Arifin-Mujiaman memang tak sejalan dengan keputusan DPP PSI yang mendukung Er-Ji. Namun mereka memiliki alasan sendiri untuk membelot. Bagi mereka sosok MA saat ini paling pantas untuk memimpin Kota Surabaya. " Kami yakin, Machfud Arifin-  Mujiaman bisa membawa Surabaya jadi kota yang lebih baik," ujar dia.

"Inilah bentuk kepekaan kami sehingga secara sukarela dan tanpa paksaan untuk mendukung Pak MA. Kita memang beda dengan kawan-kawan kita yang ada di seberang sana," kata Wendik.

Menurut Wendik, keputusan mendukung MA oleh para kader PSI ini murni dilatarbelakangi track record MA yang selama ini terhitung cukup baik.  Apalagi ketika menjabat sebagai Kapolda Jawa Timur, MA membawa perubahan yang nyata. Begitu pula ketika MA diberi amanah sebagai Ketua Tim Kampanye Daerah (TKD)  Joko Widodo-Ma'ruf Amin di Jatim pada  Pilpres 2019. MA berhasil mengantarkan Jokowi-Amin menang telak di Jatim dan Surabaya.
 
" Intinya, Machfud Arifin merupakan sosok pemimpin idaman untuk Kota Surabaya, Jiwa kepemimpinannya sudah tidak perlu diragukan lagi," tandas dia.

Wendik menegaskan, sebenarnya banyak dari kader aktif PSI di Surabaya yang ingin mendukung MA-Mujiaman, namun karena DPP PSI mengeluarkan surat larangan serta sanksi pemecatan dan ancaman bagi kader yang mendukung MA, maka banyak dari mereka yang menarik dukungannya, bahkan ada yang mundur dari kepengurusan.

Menanggapi banyaknya kader PSI yang tidak tegak lurus dengan perintah DPP,  Ketua DPW PSI Jatim Shobikin Arif ketika dikonfirmasi menyatakan memang tidak bisa dipungkiri, banyak kader PSI yang berbeda dukungan dengan DPP pada Pilkada Surabaya kali ini.
"Ya, kami akan ajak mereka berdiskusi  dan kembali ke jalan yang benar. Wendik  memang sudah tidak lagi di kepengurusan DPW Jatim yang baru. Karena itu, kami minta rekan Wendik untuk tidak mengatasnamakan  DPW PSI Jatim dan me dukung calon lain. Kalau soal dukungan pribadi dia ke MA karena mungkin dianggap lebih cocok, itu menjadi urusan dan hak dia sebagai warga Surabaya,"ungkap dia.

Soal sanksi, Shobikin enggan berkomentar banyak."Kalau itu (sanksi) menjadi domain DPP. Karena yang mengeluarkan rekom dukungan juga DPP, " imbuh dia. 

Sementara Ketua DPD PSI Kota Surabaya Josiah Michael ketika dikonfirmasi, enggan berkomentar." persoalan ini kita serahkan  DPW dan DPP PSI."Silakan kontak pak Shobikin aja, "elak dia.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni