Skip to main content

PHP Warga NU, Risma dan Eri Gagal Jadikan Taman Bungkul Sebagai Wisata Religi


Mediabidik.com
- Mantan Ketua PCNU Surabaya Gus Syaiful Chalim menyoroti kinerja dua periode kepemimpinan Wali Kota Tri Rismaharini yang belum juga mewujudkan Taman Bungkul menjadi tempat wisata religi.

"Warga NU cuma di PHP (pemberi harapan palsu) oleh Bu Risma," kata Gus Syaiful. Buktinya hingga sekarang masih banyak muda mudi berpacaran di Taman Bungkul.

"Padahal di situ ada makam aulia Mbah Bungkul,"  terang cucu pembuat lambang NU KH Ridlwan ini.

Menurut Gus Syaiful, Walikota Surabaya pernah berjanji kepada para kiai sepuh NU untuk merevitalisasi Taman Bungkul menjadi kawasan wisata dengan suasana agamis. Bahkan saat itu, Risma juga berjanji akan minta bantuan Tim arsitektur dari ITS untuk membuat konsep dan design barunya.

Janji Risma itu disampaikan setelah muncul desakan dari para tokoh agama karena Taman Bungkul dijadikan tempat maksiat pasangan muda mudi.

Kiai sepuh yang amat dihormati warga nahdliyin KH Sholeh Qosim sering menagih janji tersebut kepada Risma. Termasuk saat raker PCNU Surabaya periode yang sekarang di Hotel Tunjungan.

Saat itu KH Sholeh Qosim yang hendak memimpin doa menanyakan langsung kepada Risma tentang kelanjutan revitalisasi Taman Bungkul dengan konsep nuansa religi. Risma menjawab, "iya kiai, segera," janji Risma yang juga disaksikan seluruh pengurus MWC NU se-Surabaya yang mengikuti raker.

Hingga kini, sampai KH Sholeh Qosim wafat dan Risma segera mengakhiri jabatannya, ternyata belum juga terealisasi. 

Gus Syaiful menilai Risma tidak serius mengembangkan Taman Bungkul menjadi destinasi wisata religi. "Ini bisa menjadi ukuran Bu Risma tidak terlalu memperhatikan kepentingan keagamaan," kata Gus Syaiful.

Sejak masih aktif menjabat Ketua PCNU Surabaya (2010-2015), Gus Syaiful kerap memberi saran dan masukan kepada Pemkot Surabaya. Bahkan, PCNU sudah mempunyai gambaran terkait konsep penataan wisata religi di Taman Bungkul.

"Kalau Bu Risma mau dan serius pasti bisa," katanya.

Namun, ia menilai selama dua periode kepemimpinan Risma terlihat sangat tidak respek membenahi Taman Bungkul menjadi kawasan wisata seperti yang diharapkan para ulama. 

"Saya mikirnya bukan gagal, tapi Bu Risma tidak serius," jelasnya lagi.

Ketidakseriusan Risma itu terlihat dalam APBD Surabaya. Revitalisasi Taman Bungkul sebagai destinasi wisata religi tidak pernah diprogramkan dan dianggarkan dalam APBD oleh Bappeko saat dijabat Eri Cahyadi.

Dengan jabatannya sebagai kepala Bappeko semestinya Eri Cahyadi punya kesempatan besar untuk merealisasikan keinginan para kiai NU itu. Sayangnya Eri juga tidak memasukkannya menjadi program yang bisa didanai APBD Surabaya. 

Sekarang saat kampanye pilwali Surabaya dan ada butuhnya meraup suara warga nahdliyin, Eri Cahyadi ingin mengesankan paling NU.

Gus Syaiful berharap walikota baru kelak tidak seperti Risma. Walikota baru harus punya komitmen kuat merevitalisasi Taman Bungkul dan tempat tempat religi lainnya di Surabaya. Apalagi ada makam Mbah Bungkul yang setiap harinya selalu dikunjungi oleh peziarah dari dalam maupun luar kota.

"Mestinya ketika Bu Risma jadi wali kota kan sangat mudah mengubah suasana (Taman Bungkul) seperti itu. Agar menjadi lebih pantas lah," ucapnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni