Skip to main content

Jawaban Machfud Arifin Soal IPM Menohok Lawan, IPM Surabaya Hanya di Urutan 12


Mediabidik.com
- Pernyataan Paslon Pilkada Surabaya no 01 saat debat, Rabu (4/11), Eri Cahyadi bahwa kota Surabaya menjadi kota dengan IPM tertinggi di Jatim sebagai sebuah capaian positif  harus dikomparasi dengan kota lain yang sebanding.

Komparasi ini sempat dilontarkan Cawali 02, Mahfud Arifin dalam debat dengan menyebut Kota Surabaya masih berada di kisaran peringkat 12 IPM kab/kota  se Indonesia.

"Surabaya sebagai kota besar ke dua di Indonesia tetapi IPM nya masih peringkat 12  dari kota/kabupaten yang ada," lontar Mahfud dalam debat.

Counter Mahfud inipun ternyata tidak bisa dijawab Eri Cahyadi yang mantan Kepala Bapeko Surabaya tersebut.

Dan ternyata memang Kota Surabaya meski menduduki peringkat pertama Indeks Pembangunan Manusia(IPM) tertinggi di Jatim, namun secara nasional masih kalah dengan beberapa kota yang lebih kecil.

Sejumlah ibu kota provinsi dengan skala kota yang kurang lebih sama dengan Surabaya ternyata memiliki IPM lebih tinggi di tahun 2019.

Daerah dengan IPM lebih tinggi dari Surabaya tercatat adalah kota Jogjakarta dengan IPM 86,65, kota Semarang dengan angka capaian 83,19 di 2019 dan kota Makasar dengan IPM 82,25. Sedangkan kota Surabaya di BPS tercatat mempunyai IPM 82,22.

Pengamat ekonomi UIN Tulungagung, Rakhmat Subagyo, SE,M E I, menilai capaian IPM kota Surabaya memang masih cukup baik karena di kisaran angka 80.

Namun alumnus FEB Unair ini mengingatkan IPM juga mengindikasikan agar pemerintah daerah setempat untuk mendorong sejumlah hal. 

Pertama adalah produktivitas, 1 penduduk diharapkan mampu menghasilkan pendapatan. 

Kedua pemerataan, tugas pemerintah memberikan kesempatan kepada penduduk untuk memperoleh kesempatan kerja yang layak.

Ketiga kesinambungan pemerintah memberikan akses pemerataan kesempatan yang luas. 

Keempat pemberdayaan masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup keluarganya

"Jadi semakin tinggi IPM maka pembacaannya pemerintah setempat akan lebih tinggi untuk empat indikator tersebut. Artinya kalau Semarang lebih tinggi maka Semarang lebih berhasil mendorong empat indikator tadi,"  terangnya.

Sementara Dosen FEB Unair, Rumayya mengindikasikan tertinggalnya angka IPM kota Surabaya dibandingkan sejumlah kota laiin adalah masalah kesehatan dan pendidikan.

"Dari tiga indikator IPM, Surabaya memang kalah di tiga angka harapan hidup dan akses  pendidikan. Kalau pendapatan per kapita pastilah Surabaya tinggi," ujar Rumayya yang 
mengajar di jurusan Ekonomi Pembangunan ini.

Sebagi gambaran Rumayya mengambil perbandingan kota Sleman di urutan empat besar yang memiliki angka harapan hidup 74,77 dan angka akses pendidikan 16,72.

Sementara Surabaya yang di urutan 12 memiliki angka harapan hidup 74,13 dan akses sekolah 14,79.

"Dengan pendapatan per kapita berjarak sekitar satu juta rupiah saja dengan Sleman, di Surabaya masih ada masyarakat yang tidak bisa mengakses pendidikan entah karena faktor kesadaran atau memang ekonomi," terangnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni