Skip to main content

Kurangnya Sosialisasi, Partisipasi Pemilih di Pilkada Surabaya Diprediksi Jeblok


Mediabidik.com
- Tingkat pertisipasi pemilih di Surabaya dalam Pilkada Surabaya yang bakal digelar 9 Desember mendatang, diprediksi bakal jeblok.

Hal ini lantaran sosialisasi Pilkada Serentak yang dilakukan KPU Surabaya tidak maksimal. Berbagai media kampanye yang tersedia pun tidak dimanfaatkan dengan baik meski anggaran untuk pelaksanaan pilkada Surabaya lebih dari Rp 100 miliar.

Terbaru, KPU baru saja melelang kegiatan sosialisasi untuk iklan kampanye selama 14 hari dengan nilai Rp 2,7 miliar. Hal itu pun dinilai tidak efektif untuk mendongkrak minat masyarakat memberikan hak suaranya pada 9 Desember mendatang.

Hal ini lantaran iklan kampanye paslon Pilkada Surabaya tidak menjangkau semua media massa baik cetak, televisi maupun elektronik.

Wakil Ketua DPRD Surabaya, Reni Astuti mengatakan, semestinya sosialisasi kampanye Pilkada dimassa pandemi Covid-19 dilakukan pihak penyelengara (KPU,red) secara gencar dan melibatkan semua media, alat, dan perlengkapan kampanye.

Tujuanya, kata dia, agar bisa mendongkrak tingkat partisipasi pemilih secara masif. Menurutnya, Pilkada Serentak yang hanya berselang 14 hari lagi ini menunjukan data tingkat partisipasi yang rendah.

Hal ini sesuai dengan prediksi dari KPU Pusat yang menyebut tingkat partisipasi masyarakat di Jawa Timur tergolong sangat rendah. 

"Ini prediksi ya. Dari 19 Kabupaten/kota di Jawa Timur tingkat partisipasi pemilih berada di angka 67 persen " ujarnya.

Namun, lanjut Reni dari angka yang kurang dari 70 persen tersebut tidak diperinci secara detail untuk masing-masing kabupaten/kota.

"Dari 19 Kabupaten/kota itu tidak disebutkan Surabaya berapa, kayaknya itu dirata-rata " imbuhnya.

Atas kondisi tersebut politisi PKS ini mempertanyakan peran KPU dalam mensosialisasikan pelaksanaan pilkada kepada masyarakat.

"Karakter masyarakat itu bermacam-macam ada yang aktif ingin tahu dan mencari tahu, ada juga yang tidak mencari tahu " paparnya.

Oleh karena itu, lanjut Reni harus ditegaskan bagaimana sosialisasi oleh KPU tentang pelaksanaan pilkada mendatang.

Reni pun menilai bahwa untuk saat ini sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Surabaya masih kurang.

"Harus ditingkatkan dan KPU tidak bisa sendirian harus melibatkan peran media " pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63