Skip to main content

Beredar Video Yel-yel 'Hancurkan Risma', Banteng Ketaton: Kami Cinta Damai


Mediabidik.com
- Beredar video dari warga yang mengenakan kaos Banteng Ketaton Surabaya menyanyikan yel-yel 'Hancurkan Risma'. Yel-yel tersebut sebagai bentuk sakit hati dan perlawanan para kader PDI Perjuangan (disebut Banteng) yang menilai Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini atau Risma, sebagai pemecah belah PDIP.

"Yel-yel yang kami kumandangkan sebagai bentuk rasa kekecewaan kami dari banteng-banteng PDI Perjuangan terhadap kesewenang-wenangnya Risma," ujar Ketua Banteng Ketaton Surabaya Sri Mulyono Herlambang kepada wartawan di Posko Gotong Royong PDI Perjuangan, Jalan Bulak Banteng Kidul, Surabaya, Jumat (27/11/2020).

Herlambang menegaskan, sikap politik Banteng Ketaton Surabaya di pemilihan wali kota Surabaya 2020 sama yang disampaikan oleh Mas Seno (Kakak kandung Wakil Wali Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana) yaitu, melawan Tri Rismaharini, putranya Fuad, serta Eri-Armudji.

"Banteng-banteng Ketaton tidak melakukan perlawanan kepada Ketua Umum dan DPP PDI Perjuangan. Tapi Banteng-Banteng Ketaton melawan terhadap kepentingan Risma, anaknya Risma-Fuad dan paslon Eri-Armudji," tegasnya.

"Saya tegaskan lagi, Banteng Ketaton tidak ingin menghancurkan secara fisik Kota Surabaya. Kita cinta damai. Surabaya harus aman, damai, maju kotane, makmur wargane. Tapi yang ingin kita hancurkan adalah arogansi Risma dan oligarki politik Bu Risma," terangnya. 

Mantan jurnalis televisi ini menambahkan, Banteng Ketaton Surabaya melakukan perlawanan terhadap Risma, Fuad, Eri, karena ingin menyelematkan partai dan sejarah PDI Perjuangan di Kota Surabaya.

"Karena ada upaya Risma dengan oligarki politiknya untuk menguasai PDI Perjuangan," tegasnya.

Herlambang juga menegaskan, tidak benar jika ada Kadrun-Kadrun yang menyusup untuk melakukan perlawanan terhadap Tri Rismaharini.

"Tidak ada Kadrun, tidak ada kadal, atau apalah yang diisukan menyusup di Banteng Ketaton. Yang ada adalah, Banteng-Banteng Ketaton melakukan perlawanan terhadap Celeng-Celeng yang ingin merusak sejarah Banteng PDI Perjuangan di Kota Surabaya," jelasnya.

Sementara itu, tokoh senior PDI Perjuangan yang keanggotannya dipecat oleh DPP PDIP Mat Mochtar menegaskan, Risma berusaha menggunakan anggaran dan perangkatnya di OPD-OPD atau dinas-dinas hingga di tingkat kelurahan, untuk menghalalkan segala cara memenangkan Eri-Armudji, dengan terstruktur, sistematis dan masif.

"Ada petugas Pemadam Kebakaran yang kebetulan Ketua RW yang hanya karena memakai rompi pasangan calon wali kota-wakil wali kota Machfud Arifin-Mujiaman, harus dipecat. Apa maksudnya ini?," tanya Mat Mochtar.

Ia juga mensinyalir penggunaan kekuatan dinas untuk melayani kepentingan kampanye Eri-Armudji.

"Seperti di Dinas Kebersihan DKRTH yang memasang lampu setelah ada permintaan dari kubunya Eri-Armudji. Ini tidak fair. Bu Risma sebagai wali kota, sebagai pemimpin harus memberikan contoh yang baik kepada anak buahnya. Jangan malah membiarkan anak buahnya ikut terlibat politik aktif," tegasnya.

Dengan berbagai alasan tersebut, Mat Mochtar maupun Banteng-Banteng Ketaton Surabaya melakukan perlawan arogansi Risma yang ingin memecah belah Kota Surabaya.

"Saya tidak melawan PDIP. Tapi saya melawan arogansi Bu Risma. Bu Risma tidak menghargai Pak Tjip (mendiang tokoh senior PDIP Soetjipto). Tidak menghargai Pak Bambang DH. Risma tidak menghargai Bu Mega (Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri). Justru yang ingin memecah belah adalah Bu Risma," jelasnya. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63