Skip to main content

Setiap Jumat Akhir Bulan, Seluruh PNS Diwajibkan Ngontel

SURABAYA (Mediabidik) - Bertujuan untuk mengurangi emisi udara dikota Surabaya, mulai (29/9) pekan depan seluruh PNS diwajibkan mengunakan sepeda onthel untuk ke kantor. Tidak boleh ada yang menggunakan kendaraan bermotor hingga ke tempat kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Aturan ini sudah dimatangkan oleh Pemkot Surabaya dan siap diberlakukan pekan depan. 

Kepala Bagian Humas Pemkot Surabaya M Fikser, mengatakan hari ini,  tim Pemkot, sudah melakukan rapat terkait teknis pelaksanaan program gowes di lingkungan PNS ini. "Surat edarannya kini sedang disiapkan untuk disebar ke seluruh instansi di Pemkot Surabaya. Bahwa semua PNS, mulai Jumat depan harus gowes ke kantor, yaitu setiap jumat di pekan terakhir setiap bulan," kata Fikser.

Ia menyebutkan ini adalah arahan langsung dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini. Risma juga akan berangkat dari rumah menggunakan sepeda roda dua dari rumahnya di kawasan Wiyung menuju kantornya di Balai Kota Surabaya. 

"Sosialisasi secara lisan sudah dilakukan. Tinggal surat edarannya akan segera diedarkan. Aturan ini berlaku untuk semua PNS," kata Fikser. 

PNS dibolehkan untuk mengenakan pakaian olahraga berbahan kaos saat berangkat. Lalu diberi kesempatan berganti pakaian saat sampai di wilayah kantornya. 

"Ini pertama kalinya di Indonesia. Semangatnya adalah mengurangi emisi dan polusi di Kota Surabaya, yang dimulai dari PNS. Harapannya nanti bisa diikuti oleh swasta juga," kata Fikser. 

Bagi PNS yang rumahnya ada di luar kota, misalnya Sidoarjo, PNS dilarang menggunakan kendaraan pribadi saat menuju kantor. Misalnya begitu masuk Surabaya, kendaraan pribadinya dititipkan ke gedung parkir. Lalu harus menggunakan angkutan umum. 

"Misalnya yang kerja di kawasan Balai Kota, sejak turun dari angkutan umum dia harus jalan kaki," katanya. 

Demi kelancaran gowes ke kantor bagi PNS tersebut, kompleks wilayah Jalan Sedap Malam, Taman Surya, dan Jalan Jimerto akan disterilkan. Tidak boleh ada kendaraan bermotor yang lewat sebagaimana saat dilaksanakan car free day. 

Kendaraan teknis dan operasional juga akan dialihkan untuk parkir di tempat lain, dan area parkir hanya dibolehkan untuk meletakkan sepeda gowes para PNS tersebut. 

"Kita tadi sudah rapatkan teknisnya bersama asisten dua. Termasuk siapa yang akan menjaga parkir, letak parkirnya dimana, kami juga akan libatnya Danrem dan kepolisian," kata Fikser. 

Selain itu tujuan gowes ke kantor bagi PNS ini juga untuk mengaktifkan kembali jalur-jalur sepeda yang sudah dibuat Pemkot di sejumlah ruas jalan. Program ini diyakini juga bisa menbuat PNS Pemkot jadi lebih sehat dan bugar. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni