Skip to main content

Ketua Komisi D Prihatin Melihat Kondisi Ruang IGD RSUD Soewandi

SURABAYA (Mediabidik) - Kedatangan Agustin Poliana Ketua Komisi D ketika menjenguk saudaranya yang dirawat di ruang IGD RSUD Dr. Soewandi Surabaya. Senin (4/9) kemarin. Merasa prihatin melihat kondisi dan suasana ruang IGD yang sesak dipenuhi pasien serta keterbatasan petugas medis yang terlihat sangat sibuk memberikan pelayanan.

"Saya terkesan jika tidak ada perimbangan antara jumlah pasien yang datang dengan petugas medis yang bertugas pada malam hari, karena terlihat kewalahan," ucapnya. Selasa (5/9/2017)

Kondisi ini di perparah dengan tidak tertibkan penerapan aturan jam besuk dan jumlah pengantar pasien yang mengikuti, sehingga petugas keamanan juga terlihat kewalahan untuk menghalaunya.

"Sepertinya dibutuhkan ketegasan bersama terkait aturan besuk dan jumlah pengantar yang diperbolehkan masuk, karena akan semakin membuat suasana ruang IGD jauh dari kata layak dan nyaman bagi pasien," tandasnya.

Oleh karenanya, Agustin berniat akan memanggil Kepala RSUD Dr. Soewandi guna membahas soal antisipasi membludaknya pasien dan pengantar di ruang IGD dan ruang-ruang lainnya, demi kenyamanan para pasien yang sedang dirawat.

"Makanya nanti kami akan evaluasi, jika memang jumlah dokter dan tenaga medisnya kurang, kita akan upayakan dilakukan penambahan," pungkasnya.

Untuk diketahui, saat ini RSUD Dr. Soewandi Surabaya memang sedang melakukan renovasi di beberapa ruangan, termasuk ruang IGD, sehingga lokasinya dipindahkan ke ruang depan. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni