Skip to main content

Komisi B Tidak Tau Dana Revitalisasi RPH Rp. 30 M

SURABAYA (Mediabidik) - Ketua Komisi B DPRD Surabaya Edi Rahmat tak mengetahui besaran anggaran yang dibutuhkan untuk revitalisasi PD Rumah Potong Hewan (RPH) hingga mencapai Rp. 30 M. Pasalnya, dalam rapat dengar pendapat di Ruang Komisi B, jajaran Direksi PD RPH tak menyebutkan nilai anggaran revitalisasi melalui dana penyertaan modal Pemkot Surabaya ke RPH."Saya tahunya justru dari wartawan," ujarnya ketika dikonfirmasi, Rabu (13/9)

Edi Rahmat mengaku dirinya memahami kondisi RPH saat ini. Namun, untuk penyertaan modal yang memerlukan dana sekitar Rp. 30 M, kalangan dewan harus mengetahui dahulu detail perencanaannya.

"Ya ngak bisa dong serta merta minta dana segitu, kita harus tahu seperti apa perencanaan dan pelaksanaannya," tegas Politisi Hanura.

Ia menyayangkan, dana sebesar Rp. 30 M tak dipaparkan langsung sewaktu pembahasan di DPRD. Padahal, pada saat rapat disebutkan permintaan bantuan dana tersebut. "Tidak disampaikan nilainya. Saya tak tahu kenapa?," tanyanya.

Edi meminta PD RPH tidak hanya menjadi jagal saja. Menurutnya, bagaimana caranya, perusahaan daerah milik Pemkot Surabaya itu mempunyai program penggemukan Sapi. "Saya pernah bicarakan lahan penggemukan ada di luar Surabaya," papar Sekretaris Komisi B.

Namun, menurutnya, jika di Kota Surabaya lebih cocok dan bagus tak menjadi masalah. Ia memperkirakan, pembahasan soal dana penyertaan dilakukan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK). "Tapi sekali lagi kita akan lihat, apa sesuai perencanaan," tandasnya.

Edi mengatakan, Komisi B DPRD Surabaya minggu depan akan melakukan sidak ke PD RPH di Pegirikan. Pihaknya ingin mengetahui langsung, apakah paparan perencanaan manajemen dalam pengembangan perusahaan. "Kita akan lihat Minggu depan, seperti apa yang akan dikerjakan,"pungkasnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni