Setelah Malang dan Banjarmasin, Kini Surabaya Jadi Sorotan KPK

SURABAYA (Mediabidik) - Setelah penangkapan Walikota Malang Edi Rumpoko dan Ketua DPRD Banjarmasin Andi Efendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), minggu lalu, kini tinggal giliran Surabaya menjadi sorotan KPK.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD kota Surabaya Masduki Toha dihadapan wartawan pokja DPRD kota Surabaya, Senin (18/9) mengatakan, ini merupakan isyarat untuk seluruh penegak, pejabat, utama dikota Surabaya atau di Jawa Timur harus berhati-hati.

" Artinya, itu bentuk kehati-hatian Surabaya Jawa Timur harus hati-hati, karena begitu pada saat di ingatkan bledos juga seperti Banjarmasin. Jadi itulah menurut saya, terima kasih kepada KPK yang sudah memberi penjelasan kepada Adeksi dan memberikan warning kepada kita semua, "terang Masduki.

Wakil Ketua DPRD Surabaya ini menambahkan, saya katakan semua pejabat bisa di eksekutif bisa di legislatif, " Artinya, ini warning yang luar biasa, ingat-ingat luar biasa dari teman-teman KPK. Agar sekali lagi APBD ini, betul-betul kita gunakan untuk kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat, "ucapnya.

Lanjut Masduki, Adeksi itu disampaikan untuk seluruh kota di Indonesia, jadi kita harus hati-hati lah, kan, disampaikan secara umum, secara vulgar ngak secara bisik-bisik dengan kita.

" Kan, saya katakan hati-hati Surabaya, hati-hati Jawa Timur, tidak spesifik hati-hati pemerintah kota, hati-hati DPRD Surabaya, "jelasnya. (pan)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog