Setelah Malang dan Banjarmasin, Kini Surabaya Jadi Sorotan KPK

SURABAYA (Mediabidik) - Setelah penangkapan Walikota Malang Edi Rumpoko dan Ketua DPRD Banjarmasin Andi Efendi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), minggu lalu, kini tinggal giliran Surabaya menjadi sorotan KPK.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua DPRD kota Surabaya Masduki Toha dihadapan wartawan pokja DPRD kota Surabaya, Senin (18/9) mengatakan, ini merupakan isyarat untuk seluruh penegak, pejabat, utama dikota Surabaya atau di Jawa Timur harus berhati-hati.

" Artinya, itu bentuk kehati-hatian Surabaya Jawa Timur harus hati-hati, karena begitu pada saat di ingatkan bledos juga seperti Banjarmasin. Jadi itulah menurut saya, terima kasih kepada KPK yang sudah memberi penjelasan kepada Adeksi dan memberikan warning kepada kita semua, "terang Masduki.

Wakil Ketua DPRD Surabaya ini menambahkan, saya katakan semua pejabat bisa di eksekutif bisa di legislatif, " Artinya, ini warning yang luar biasa, ingat-ingat luar biasa dari teman-teman KPK. Agar sekali lagi APBD ini, betul-betul kita gunakan untuk kepentingan rakyat, kesejahteraan rakyat, "ucapnya.

Lanjut Masduki, Adeksi itu disampaikan untuk seluruh kota di Indonesia, jadi kita harus hati-hati lah, kan, disampaikan secara umum, secara vulgar ngak secara bisik-bisik dengan kita.

" Kan, saya katakan hati-hati Surabaya, hati-hati Jawa Timur, tidak spesifik hati-hati pemerintah kota, hati-hati DPRD Surabaya, "jelasnya. (pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...

Mediabidik.com

Search This Blog