Skip to main content

Risma Terima 230 Sertipikat dari Kakanwil BPN Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jatim Gusmin Tuarita, Senin (25/9) pagi, serahkan 230 sertipikat tanah ke Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini.  

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jawa Timur, Gusmin Tuarita menyampaikan, ini merupakan untuk kali pertama, BPN menyerahkan sertipikat tanah dalam jumlah sedemikian banyak seperti yang diserahkan kepada Wali Kota Surabaya. Bahkan, karena saking banyaknya, ketika diserahkan, sertipikat tanah tersebut harus diletakkan di atas troli. 

"Alhamdulillah, kami hari ini bisa menyerahkan sertipikat untuk pertanahan Kota Surabaya sebanyak 230 yang diterima Bu Risma. Ini baru pertama, BPN menyerahkan sertipikat dengan troli," ujar Gusmin Tuarita 

Menurut Gusmin Tuarita, target sertifikasi tanah yang dicanangkan presiden, dari tahun ke tahun terus meningkat. Selain tanah masyarakat, tanah yang disertipikat kan termasuk tanah aset pemerintah daerah (kabupaten/kota). "Dalam rangka untuk penertiban aset-aset pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur, kami antusias ke depan akan lebih baik dalam," sambung Gusmin. 

Wali Kota Tri Rismaharini menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II karena telah memberikan percepatan sertifikasi. "Sebelumnya pernah mendapat sertipikat sebanyak ini. Bahkan ini rekor baru ada sertipikat untuk pemerintah kota/kabupaten sebanyak ini dan sekaligus," ujar wali kota. 

Ke depan, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menyebut akan terus berupaya agar tanah-tanah milik Pemkot, bisa sesegera mungkin tersertifikatkan. Untuk tahun ini, pemkot menargetkan ada 700 sertipikat. "Saya coba kejar di masa jabatan saya, seluruh tanah pemkot bisa sertifikatkan. Progress nya sekarang sudah 20 an persen, dulu ketika saya masuk hanya 2 persen," ujarnya.

Disampaikan wali kota, BPN kini telah membuat terobosan untuk lebih mempercepat proses sertifikasi. Wali kota mencontohkan, dulu, untuk sertifikasi harus ada persaksian. "Dan itu sulit. Semisal sekolah, kepala sekolah nya nggak tahu sehingga nggak mau tanda tangan. Sekarang sudah cukup saya, bermaterai dan surat pernyataan saya bahwa ini dalam penguasan mutlak pemkot. Itu salah satu terobosan sehingga lebih cepat," sambung wali kota yang pernah menjabat Kepala Bappeko Surabaya ini.  

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menambahkan, BPN selama ini mendukung Pemkot Surabaya untuk pengamanan aset-aset pemkot. "Bentuknya, BPN membantu mempercepat proses sertifikasi tanah aset pemkot. Sehingga sertipikat nya bisa lebih banyak," ujarnya.

Selama ini, jelas Ekawati Rahayu, BPN telah memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi. Menurutnya, untuk persyaratan yang biasanya rigid, tetapi kini untuk proses setifikasi aset lebih disederhanakan. Bahwa cukup pernyataan wali kota perihal tanah tersebut adalah aset pemkot. "Seperti yang disampaikan bu wali, BPN memberikan kemudahan untuk pengerusan sertipikat aset. Terutama BPN Surabaya I, mereka melakukan terobosan luar biasa sehingga bisa cepat. Belum pernah sebanyak ini," sambung mantan Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya ini. 

Dari 230 sertipikat tanah yang diserahkan oleh Kakanwil BPN Jawa Timur (25/9), Yayuk menjelaskan itu merupakan aset hasil pengadaan tanah untuk jalan dan taman. Untuk jalan termasuk Jalan Luar Lingkar Barat dan untuk taman yakni taman bambu runcing. "Untuk akhir tahun ini, harapan nya bisa selesaikan 700 sertipikat. Sekarang sudah 250 sertipikat. Harus ngebut karena tinggal tiga bulan lagi," sambungnya.(pan)
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...
102 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more