Skip to main content

Risma Terima 230 Sertipikat dari Kakanwil BPN Jatim

SURABAYA (Mediabidik) - Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jatim Gusmin Tuarita, Senin (25/9) pagi, serahkan 230 sertipikat tanah ke Wali Kota Surabaya, Tri Risma Harini.  

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertahanan Nasional Provinsi Jawa Timur, Gusmin Tuarita menyampaikan, ini merupakan untuk kali pertama, BPN menyerahkan sertipikat tanah dalam jumlah sedemikian banyak seperti yang diserahkan kepada Wali Kota Surabaya. Bahkan, karena saking banyaknya, ketika diserahkan, sertipikat tanah tersebut harus diletakkan di atas troli. 

"Alhamdulillah, kami hari ini bisa menyerahkan sertipikat untuk pertanahan Kota Surabaya sebanyak 230 yang diterima Bu Risma. Ini baru pertama, BPN menyerahkan sertipikat dengan troli," ujar Gusmin Tuarita 

Menurut Gusmin Tuarita, target sertifikasi tanah yang dicanangkan presiden, dari tahun ke tahun terus meningkat. Selain tanah masyarakat, tanah yang disertipikat kan termasuk tanah aset pemerintah daerah (kabupaten/kota). "Dalam rangka untuk penertiban aset-aset pemerintah kabupaten/kota di seluruh Jawa Timur, kami antusias ke depan akan lebih baik dalam," sambung Gusmin. 

Wali Kota Tri Rismaharini menyampaikan terima kasih kepada Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Timur, Kantor Pertanahan Kota Surabaya I dan Kantor Pertanahan Kota Surabaya II karena telah memberikan percepatan sertifikasi. "Sebelumnya pernah mendapat sertipikat sebanyak ini. Bahkan ini rekor baru ada sertipikat untuk pemerintah kota/kabupaten sebanyak ini dan sekaligus," ujar wali kota. 

Ke depan, wali kota perempuan pertama di Surabaya ini menyebut akan terus berupaya agar tanah-tanah milik Pemkot, bisa sesegera mungkin tersertifikatkan. Untuk tahun ini, pemkot menargetkan ada 700 sertipikat. "Saya coba kejar di masa jabatan saya, seluruh tanah pemkot bisa sertifikatkan. Progress nya sekarang sudah 20 an persen, dulu ketika saya masuk hanya 2 persen," ujarnya.

Disampaikan wali kota, BPN kini telah membuat terobosan untuk lebih mempercepat proses sertifikasi. Wali kota mencontohkan, dulu, untuk sertifikasi harus ada persaksian. "Dan itu sulit. Semisal sekolah, kepala sekolah nya nggak tahu sehingga nggak mau tanda tangan. Sekarang sudah cukup saya, bermaterai dan surat pernyataan saya bahwa ini dalam penguasan mutlak pemkot. Itu salah satu terobosan sehingga lebih cepat," sambung wali kota yang pernah menjabat Kepala Bappeko Surabaya ini.  

Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota Surabaya, Maria Theresia Ekawati Rahayu menambahkan, BPN selama ini mendukung Pemkot Surabaya untuk pengamanan aset-aset pemkot. "Bentuknya, BPN membantu mempercepat proses sertifikasi tanah aset pemkot. Sehingga sertipikat nya bisa lebih banyak," ujarnya.

Selama ini, jelas Ekawati Rahayu, BPN telah memberikan kemudahan dalam proses sertifikasi. Menurutnya, untuk persyaratan yang biasanya rigid, tetapi kini untuk proses setifikasi aset lebih disederhanakan. Bahwa cukup pernyataan wali kota perihal tanah tersebut adalah aset pemkot. "Seperti yang disampaikan bu wali, BPN memberikan kemudahan untuk pengerusan sertipikat aset. Terutama BPN Surabaya I, mereka melakukan terobosan luar biasa sehingga bisa cepat. Belum pernah sebanyak ini," sambung mantan Kepala Bagian Hukum Pemkot Surabaya ini. 

Dari 230 sertipikat tanah yang diserahkan oleh Kakanwil BPN Jawa Timur (25/9), Yayuk menjelaskan itu merupakan aset hasil pengadaan tanah untuk jalan dan taman. Untuk jalan termasuk Jalan Luar Lingkar Barat dan untuk taman yakni taman bambu runcing. "Untuk akhir tahun ini, harapan nya bisa selesaikan 700 sertipikat. Sekarang sudah 250 sertipikat. Harus ngebut karena tinggal tiga bulan lagi," sambungnya.(pan)

Comments

Popular posts from this blog

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama