SURABAYA (Mediabidik) - Polemik revitalisasi bangunan di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya sebesar Rp.30 Miliar yang ditolak oleh Walikota Surabaya Tri Risma Harini, tidak menciutkan nyali Dirut RPH Teguh Prihandoko.
Pasalnya untuk mewujudkan keinginan tersebut, dia (Dirut RPH-red) mengandeng Komisi B DPRD Kota Surabaya, agar turut serta mendesak dan menekan Walikota Surabaya untuk segera merealisasikan revitalisasi bangunan RPH, melalui dana penyertaan modal dari Pemkot Surabaya.
Pasalnya untuk mewujudkan keinginan tersebut, dia (Dirut RPH-red) mengandeng Komisi B DPRD Kota Surabaya, agar turut serta mendesak dan menekan Walikota Surabaya untuk segera merealisasikan revitalisasi bangunan RPH, melalui dana penyertaan modal dari Pemkot Surabaya.
Terkait hal itu, Tri Rismaharini Walikota Surabaya, tidak gentar sedikitpun jika Dirut PD RPH mengandeng Komisi B DPRD Kota Surabaya, karena saat ini Walikota Surabaya telah menyerahkan kasus ini kepada Kejaksaan Tanjung Perak, untuk menyelidiki manajemen PD RPH, yang dicurigai ada uang yang hilang, sebab laporan manajemennya amburadul hingga saat ini.
Menanggapi tudingan tersebut, Teguh Prihandoko Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya menjelaskan, terkait manajemen amburadul itu karena, dosa masa lalu dan saya baru menjabat 8 bulan di PD RPH.
"Kalau masalah Ibu Walikota mengatakan manajemen amburadul di PD RPH, itu kan dosa masa lalu mas, saya baru menjabat Dirut 8 bulan di RPH, itu bukan eranya saya," dalih Teguh Prihandoko Dirut PD RPH Surabaya.
Masih menurut Teguh, apalagi saya menjadi Dirut Cuma digaji Rp. 8 Juta, itu masih lebih besar gaji saya sewaktu sebelum menjadi Dirut RPH, bahkan 2 kali lipat lebih besar dari gaji di RPH saat ini, kalau memang Walikota menginginkan saya mundur dari jabatan Dirut, saya siap mundur.
" Gaji Dirut di PD RPH sebulan cuma Rp. 8 Juta, tapi waktu saya kerja diluar malah gajinya lebih besar dua kali lipatnya, tapi kalau memang Walikota menginginkan saya mundur, saya siap kapanpun, kalau ada perintah dari Walikota,"tandasnya.
Dia menjelaskan bahwa modal yang ada di PD RPH sekarang ini tinggal Rp. 1 Miliar, sedangkan karyawannya 80 Orang dan itu terlalu banyak, "Seharusnya 40 Orang sudah cukup untuk mengakomodir kinerja yang ada di PD RPH."pungkasnya. (pan)
Comments
Post a Comment