Karena Dosa Masa Lalu, Dirut RPH Siap Mundur

SURABAYA (Mediabidik) - Polemik revitalisasi bangunan di Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya sebesar Rp.30 Miliar yang ditolak oleh Walikota Surabaya Tri Risma Harini, tidak menciutkan nyali Dirut RPH Teguh Prihandoko.

Pasalnya untuk mewujudkan keinginan tersebut, dia (Dirut RPH-red) mengandeng Komisi B DPRD Kota Surabaya, agar turut serta mendesak dan menekan Walikota Surabaya untuk segera merealisasikan revitalisasi bangunan RPH, melalui dana penyertaan modal dari Pemkot Surabaya.

Terkait hal itu, Tri Rismaharini Walikota Surabaya, tidak gentar sedikitpun jika Dirut PD RPH mengandeng Komisi B DPRD Kota Surabaya, karena saat ini Walikota Surabaya telah menyerahkan kasus ini kepada Kejaksaan Tanjung Perak, untuk menyelidiki manajemen PD RPH, yang dicurigai ada uang yang hilang, sebab laporan manajemennya amburadul hingga saat ini.

Menanggapi tudingan tersebut, Teguh Prihandoko Direktur Utama Perusahaan Daerah Rumah Potong Hewan (PD RPH) Surabaya menjelaskan, terkait manajemen amburadul itu karena, dosa masa lalu dan saya baru menjabat 8 bulan di PD RPH.

"Kalau masalah Ibu Walikota mengatakan manajemen amburadul di PD RPH, itu kan dosa masa lalu mas, saya baru menjabat Dirut 8 bulan di RPH, itu bukan eranya saya," dalih Teguh Prihandoko Dirut PD RPH Surabaya.

Masih menurut Teguh, apalagi saya menjadi Dirut Cuma digaji Rp. 8 Juta, itu masih lebih besar gaji saya sewaktu sebelum menjadi Dirut RPH, bahkan 2 kali lipat lebih besar dari gaji di RPH saat ini, kalau memang Walikota menginginkan saya mundur dari jabatan Dirut, saya siap mundur.

" Gaji Dirut di PD RPH sebulan cuma Rp. 8 Juta, tapi waktu saya kerja diluar malah gajinya lebih besar dua kali lipatnya, tapi kalau memang Walikota menginginkan saya mundur, saya siap kapanpun, kalau ada perintah dari Walikota,"tandasnya.

Dia menjelaskan bahwa modal yang ada di PD RPH sekarang ini tinggal Rp. 1 Miliar, sedangkan karyawannya 80 Orang dan itu terlalu banyak, "Seharusnya 40 Orang sudah cukup untuk mengakomodir kinerja yang ada di PD RPH."pungkasnya. (pan)

Comments

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu. Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki. Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB. Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Mediabidik.com

Search This Blog