Skip to main content

Dirut RPH No Reken Kritikan Walikota

SURABAYA (Mediabidik) - Kinerja Teguh Prihandoko Dirut Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya yang dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya. Pasalnya kritikan tersebut disampaikan walikota Surabaya Tri Risma Harini yang menilai kondisi managemen RPH sudah amburadul, ironisnya pihak RPH minta tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 30 miliar. 

Namun, kritikan tersebut tidak membuat Dirut RPH ini mundur malah memilih untuk bertahan dan dinilai tidak tahu malu, entah apa yang membuat ia (Dirut RPH - Red) bertahan, walaupun Walikota Surabaya sudah menilai ketidakmampuannya untuk menggelola RPH Surabaya.

Apakah, bertahannya Teguh Prihandoko yang sedang duduk dikursi empuk jabatan Dirut RPH Surabaya, ada kaitannya dengan foto bersama dengan anak Walikota Surabaya di RPH Surabaya?. Ketika ditanya soal foto tersebut, ia berdalih bahwa kedatangan Fuad anak Walikota Surabaya ini ke RPH, hanya untuk membeli daging untuk keperluan cafenya, dan ia meminta jangan dikait- kaitkan , menurutnya, marahnya Ibu Walikota karena, ada pihak ketiga yang memicu dengan tujuan untuk memanfaatkan dan mempunyai kepentingan.

"Marahnya Ibu Walikota Surabaya bukan masalah fotonya mas Fuad yang waktu itu berkunjung di RPH, namun ada pihak ketiga yang sengaja memicu, untuk kepentingan pribadi, kalau masalah foto itu tidak ada kaitannya mas," ujar Teguh Prihandoko Dirut Rumah Potong Hewan Surabaya. Rabu (20/9).

Masih menurut Teguh, nanti kalau teman – teman media ingin tahu kondisinya RPH saat ini, tunggu kalau ada kunjungan dari DPRD Kota Surabaya, nanti teman – teman saya undang, maklum mas saya baru 8 bulan menjabat menjadi Dirut RPH Surabaya dan masih perlu belajar. Tapi apapun yang dikatakan oleh, Walikota kami patuh pada perintahnya.

"Nanti teman media akan saya undang saat ada kunjungan DPRD Kota Surabaya, biar tahu kondisi RPH saat ini, tapi apapun yang dikatakan Walikota Surabaya kami patuh atas perintahnya, dan saya akan belajar, maklum mas saya kan masih menjabat 8 bulan jadi Dirut RPH Surabaya,"ungkapnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni