Skip to main content

Dirut RPH No Reken Kritikan Walikota

SURABAYA (Mediabidik) - Kinerja Teguh Prihandoko Dirut Rumah Potong Hewan (RPH) Surabaya yang dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya. Pasalnya kritikan tersebut disampaikan walikota Surabaya Tri Risma Harini yang menilai kondisi managemen RPH sudah amburadul, ironisnya pihak RPH minta tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 30 miliar. 

Namun, kritikan tersebut tidak membuat Dirut RPH ini mundur malah memilih untuk bertahan dan dinilai tidak tahu malu, entah apa yang membuat ia (Dirut RPH - Red) bertahan, walaupun Walikota Surabaya sudah menilai ketidakmampuannya untuk menggelola RPH Surabaya.

Apakah, bertahannya Teguh Prihandoko yang sedang duduk dikursi empuk jabatan Dirut RPH Surabaya, ada kaitannya dengan foto bersama dengan anak Walikota Surabaya di RPH Surabaya?. Ketika ditanya soal foto tersebut, ia berdalih bahwa kedatangan Fuad anak Walikota Surabaya ini ke RPH, hanya untuk membeli daging untuk keperluan cafenya, dan ia meminta jangan dikait- kaitkan , menurutnya, marahnya Ibu Walikota karena, ada pihak ketiga yang memicu dengan tujuan untuk memanfaatkan dan mempunyai kepentingan.

"Marahnya Ibu Walikota Surabaya bukan masalah fotonya mas Fuad yang waktu itu berkunjung di RPH, namun ada pihak ketiga yang sengaja memicu, untuk kepentingan pribadi, kalau masalah foto itu tidak ada kaitannya mas," ujar Teguh Prihandoko Dirut Rumah Potong Hewan Surabaya. Rabu (20/9).

Masih menurut Teguh, nanti kalau teman – teman media ingin tahu kondisinya RPH saat ini, tunggu kalau ada kunjungan dari DPRD Kota Surabaya, nanti teman – teman saya undang, maklum mas saya baru 8 bulan menjabat menjadi Dirut RPH Surabaya dan masih perlu belajar. Tapi apapun yang dikatakan oleh, Walikota kami patuh pada perintahnya.

"Nanti teman media akan saya undang saat ada kunjungan DPRD Kota Surabaya, biar tahu kondisi RPH saat ini, tapi apapun yang dikatakan Walikota Surabaya kami patuh atas perintahnya, dan saya akan belajar, maklum mas saya kan masih menjabat 8 bulan jadi Dirut RPH Surabaya,"ungkapnya. (pan)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...