Skip to main content

Dua Minggu, Dua Ribu Berkas Tilang Masuk Kejari Banyuwangi

BANYUWANGI (Mediabidik) - Ribuan pelanggar tilang di Banyuwangi berjubel di Kejaksaan Negeri (Kejari) Banyuwangi guna  melakukan pembayaran denda tilang maupun e-tilang, Kamis (28/09).

Tak pelak, seketika itu halaman kantor Kejari Banyuwangi penuh sesak dengan kendaraan, khususnya kendaraan bermotor roda dua, karena para pelanggar tilang berjubel antri diloket pembayaran.

Rudi, salah seorang pelanggar tilang mengaku datang ke Kejari Banyuwangi sejak jam 08.00 pagi tadi, dan baru selesai membayar denda tilang sekitar jam 10.30 wib.

"Saya kena tilang karena tidak dapat menunjukkan SIM mas, dendanya tadi saya bayar 50 ribu," cetus Rudi.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Banyuwangi, melalui Kepala Seksi Pidana Umum, Budi Hartono, SH. M.Hum mengungkapkan, dari data yang ada, sebanyak dua ribu berkas tilang diterima oleh Kejari dari Pengadilan Negeri Banyuwangi dalam dua minggu terakhir. Karena itu, pelanggar yang mau membayar denda jumlahnya membludak.

"Pada Kamis (20/09) lalu loket tutup karena hari libur, jadinya berkas menumpuk," ujar Budi.

Menurutnya, biaya denda tilang yang dibayar oleh warga tersebut adalah berdasarkan hasil putusan sidang PN Banyuwangi.

"Dua ribu data berkas itu hasil putusan sidang tilang di Pengadilan Negeri Banyuwangi," terangnya.

Selanjutnya, imbuh Budi, untuk mengatasi antrian pembayaran denda tilang tersebut, pihaknya membuka tiga loket pembayaran, terdiri dari dua loket pembayaran denda tilang secara tunai, dan satu loket pembayaran denda e-tilang.(nng)

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni