SURABAYA ( Media Bidik ) - Bencana banjir yang melanda di sejumlah daerah Jawa Timur dikarenakan kurangnya koordinasi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga bencana banjir yang terjadi saat musim penghujan tiba adalah akibat banjir kiriman dari daerah lain.
H.Makin Abbas,Lc,MA Anggota Komisi D DPRD Jatim yang membidangi tentang Pembangunan menegaskan, seharusnya dinas terkait dalam hal ini Dinas PU Pengairan melakukan pengerukan atau pelebaran sungai di area bantaran,sehingga bisa menekan banjir besar ketika terjadi hujan dengan intensifitas yang cukup tinggi. Namun, pihaknya tak menyalahkan PU Pengairan saja, karena ketika PU Pengairan melakukan pelebaran sungai sering kali dihadapkan persoalan pembebasan lahan/rumah warga yang tak mau dipindahkan dari area bantaran sungai.
"Banyak warga yang tak mau pindah ketika area perkampungan nya dipindah ke daerah lain,karena menurut pengakuan warga harga nya tidak sesuai apa yang di karepkan,sehingga hal ini yang menjadi kendala ketika dinas terkait melakukan pelebaran sungai," terang Makin,Senin(15/2).
Ditegaskan politisi PKB dari Dapil Lamongan ini, bahwa jika Pemerintah Provinsi melakukan koordinasi dengan Pemerintah setempat,mungkin masyarakat masih mau menerima solusi yang diberikan oleh pemerintah yang ada di daerah tingkat II karena lebih memahami karakteristik warganya. Dicontohkan Makin, seperti banjir yang terjadi saat ini di daerah Kabupaten Gresik , ada 4 Kecamatan di daerah tersebut terisolasi akibat banjir kiriman dari kali lamong, padahal jika Pemerintah melakukanKoordinasi bagaimana cara mengatasi banjir tanpa merugikan daerah lain, maka bisa dipastikan itu bisa tertangani,dan tak menutup kemungkinan di daerah lain diluar Gresik juga terjadi semacam itu.
Karena itu untuk Dinas PU Pengairan Jatim , masih ucap Makin, Pihak Komisi D meminta untuk menggenjot program yang sudah ada dengan melakukan terobosan-terobosan baru supaya bisa meminimalisir banjir yaitu dengan melakukan pendekatan dengan warga , dengan begitu tak ada lagi kendala terkait masalah pembebasan rumah warga yang selama ini menjadi alasan PU Pengairan dalam pengerjaan pelebaran sungai,pungkasnya.(rofik)
Comments
Post a Comment