Skip to main content

DPRD Jatim kurang sreg lapas khusus narkoba dibangun di Jatim

SURABAYA (Media Bidik) – Rencana Badan Narkotika Nasional ( BNN) Pusat akan membangun Lembaga Pemasyarakatan ( Lapas) khusus untuk terdakwa kasus narkoba di Jawa Timur (Jatim) perlu di pikirkan secara bijaksana, pasalnya jika ini benar terjadi, maka Jawa Timur akan menjadi pusat jujugan tahanan bagi Narapidana (Napi) para gembong narkoba.

Menurut Wakil Ketua DPRD Jatim Drs.H.Achmad Iskandar,M.Si   menegaskan, "Tak semestinya BNN Pusat ini berencana membangun pusat lapas  narkoba di daerah atau kepulauan yang ada di jawa Timur, karena hampir semua kepulauan yang ada di Jawa Timur itu mayoritas 70% di huni masyarakat, beda dengan pulau di Nusa kambangan yang pulaunya hampir tak dihuni masyarakat pada umumnya."paparnya.

Lanjut Iskandar,"Kalau di Nusa Kambangan sudah penuh atau tak ada lagi lahan untuk dibangun lapas narkoba, mungkin bisa dilakukan pembangunan di kepulauan yang ada di Jawa Timur, namun di Nusa kambangan sampai saat ini masih cukup luas lahan yang kosong," imbuh Iskandar,Senin( 1/2).

Politisi Partai Demokrat ini juga menghimbau kepada BNN Pusat jika serius membangun Lapas khusus Narkoba di Jatim agar memikirkan masyarakat yang berada di kepulauan tersebut, bagaimana dampak sosial bagi masyarakat jika memang Lapas khusus narkoba tersebut di bangun.

Namun diakui, ia sangat mendukung kepada pihak BNN Pusat maupun BNNP Jatim yang berkomitmen akan membrantas pecandu dan pengedar narkoba yang berada di wilayah Jawa Timur, apalagi BNNP Jatim bersama Komisi A DPRD Jatim yang membidangi Hukum dan Pemerintahan telah mendeklarasikan untuk saling sinergitas dalam membrantas narkoba,termasuk melakukan tes urine bagi anggota dewan Jatim,pungkasnya.( rofik ) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...