Skip to main content

Merasa di Dzholimi perusahaan, Puluhan Karyawan Wadul ke DPRD Jatim

SURABAYA( Media Bidik ) - Akibat di Putus Hubungan Kerja (PHK) sepihak  oleh perusahaan tanpa pemberitahuan dan alasan yang jelas, puluhan karyawan Tabloid Komputek dan Gloria yang bergabung dalam Jawa Pos Group akhirnya wadul ke DPRD Jatim jalan Indrapura Surabaya.

Kedatangan para karyawan korban PHK sepihak ahkirnya diterima oleh Dr,Benyamin Kristianto Mars Anggota Komisi E Jatim yang menangani Kesejahteraan rakyat menghimbau kepada pihak Disnakertransduk harus lebih serius memanggil perusahaan yang sudah melalaikan hak-hak karyawan ketika terjadi pemutusan kerja karyawan, karena berdasarkan pengakuan beberapa karyawan korban PHK sepihak sudah mengadukan perusahaannya yang telah menelantarkan karyawannya kepada Disnakertransduk.

"Saya minta Disnakertransduk ikut membantu menyelesaikan masalah korban PHK sepihak, karena menurut pengakuan karyawan tersebut sudah bekerja belasan tahun mengabdi cuma mendapat pesangon yang tak semestinya dan mereka punya keluarga yang harus dinafkahi,"terang dr,Beny di ruang Fraksi Gerindra DPRD Jatim,Rabu (24/2).

Politisi Gerindra dan juga berprofesi dokter asal Dapil Surabaya dan Sidoarjo ini menambahkan ,pihak perusahaan harus mempunyai belas kasihan terhadap karyawannya yang sudah di PHK sepihak tanpa pemberitahuan sebelumnya , apalagi berdasarkan wadulan  yang diterima bahwa karyawan tersebut menerima pesangon dari perusahaan dengan cara diangsur dan sangat kecil nominalnya.

Sementara itu, menurut pengakuan Fery salah satu korban PHK sepihak yang dilakukan perusahaannya bekerja mengatakan, sebenarnya pihak manejemen perusahaanya bersedia memberikan pesangon namun tidak sesuai Peraturan Menakertrans UU No 13 tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

"Saya mewakili teman-teman yang sudah di dzholimi perusahaan asal ia bekerja ,agar wakil rakyat yang duduk di gedung DPRD jatim ini untuk menyampaikan kepada Disnakertransduk yang sudah di waduli teman-teman karyawan korban PHK sepihak,agar menegur dan mendesak supaya perusahaan tersebut bisa memberikan hak-hak pesangon karyawan ketika terjadi PHK sesuai ketentuan UU," harapnya.(rofik) 
Labels:

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
207 comments
Read more

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...
195 comments
Read more

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...
131 comments
Read more