Skip to main content

Komisi E himbau Pemerintah pusat perketat masuknya farmasi asing


Benyamin anggota komisi E Jatim
SURABAYA ( Media Bidik ) - Meskipun Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah diberlakukan namun tak seharusnya semua tenaga asing maupun produk asing bisa beredar seenaknya di Negara Indonesia khususnya di wilayah Provinsi Jawa Timur, seperti saat ini rencana Pemerintah Pusat yang akan membuka farmasi asing masuk ke Indonesia.

Menurut dr,Benyamin Kristianto,Mars Anggota Komisi E DPRD Jatim yang membidangi kesejahteraan rakyat menganggap MEA sudah keblabasan, karena banyak tenaga asing kasar tanpa pengalaman yang mumpuni bisa bekerja di Indonesia, begitu pula dengan produk asing tanpa di uji kelayakannya kini sudah banyak beredar di Indonesia, apalagi persoalan obat-obatan asing yang beredar dikalangan masyarakat Indonesia, dan ini bisa dipastikan akan menggilas keberadaan obat lokal."Saya mendengar Pemerintah Pusat mau membuka farmasi asing masuk ke Indonesia dan obat-obat asing akan bersaing dengan obat lokal,itu artinya keberadaan farmasi dalam negeri yang sudah menghasilkan produk obat dalam negeri terancam sulit didapatkan," terang dr,Beny,Senin(15/20.

Politisi asal Fraksi Partai Gerindra ini mengingatkan Pemerintah Pusat agar hati-hati menyeleksi dalam memasukan farmasi asing kedalam negeri, mengingat farmasi kita seperti Kimia farma,Indo farma dan PMDN lainnya sudah bisa menghasilkan obat lokal dengan baik." Buat apa ada BPJS yang tujuannya memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, jika nanti masyarakat kita akan mengkonsumsi obat-obatan dari luar negeri yang orentasinya kembali kepada bisnis semata, kita perlu juga melindungi farmasi buatan dalam negeri," tegas Ketua Kesehatan Indonesia Raya (Kesira) Jatim tersebut.

Karena itu,sebagai wakil rakyat yang duduk di DPRD Jatim, Ia menghimbau Pemerintah Pusat melalui Menteri Kesehatan dan BPOM harus hati-hati dan perketat dalam menyeleksi keberadaan farmasi dalam negeri yang menghasilkan obat lokal tetap eksis, dan perlunya perlindungan terhadap farmasi dalam negeri,tegas dr,Beny.(rofik)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni