Komisi C DPRD Jatim dorong Spin Off Bank Jatim Syariah

SURABAYA ( Media Bidik ) - Berkembangnya bisnis berbasis syariah dinilai sebagai peluang bagus untuk diaplikasikan oleh badan usaha milik daerah (BUMD) di bawah naungan Pemprov Jawa Timur. Karena alasan itu, Komisi C DPRD Jatim mendorong proses spin of (pemisahan) Bank Jatim Syariah dari Bank Jatim sebagai perusahaan induk. Pasalnya, prospek perbankan dengan system syariah sangat bagus, terlebih di Jawa Timur yang mayoritas penduduknya muslim dan sangat religius.

Menurut anggota Komisi C DPRD Jatim, Irwan Setiawan, progress Bank Jatim Syariah sebagai unit usaha Bank Jatim sangat baik. Karena itu, sudah waktunya Bank Jatim Syariah melakukan spin off.

" Kami berharap proses spin off Bank Jatim Syariah dapat segera direalisasikan. Pihaknya mendukung jika spin off akan dipercepat tahun 2016 ini. Prinsipnya lebih cepat, lebih baik karena prospek bisnisnya baik," terang pria yang akrab dipanggil Kang Irwan tersebut.

Politisi F-PKS asal daearah pemilihan kabupaten Situbondo, Bondowoso dan Banyuwangi ini mengungkapkan respon masyarakat sangat positif terhadap bank syariah. Terbukti saat reses, seringkali dirinya ditanya oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama apakah ada bank pemerintah yang syariah. Pasalnya, disebagian masyarakat masih khawatir menabung di bank non syariah karena ada bunga yang dianggap sebagai riba.

Disamping respon positif masyarakat itu, lanjut Irwan, Bank Jatim Syariah juga berpotensi besar menambah kas Pemprov lewat pendapatan asli daerah (PAD).Oleh karena itu, pihaknya mendukung agar modal sebesar Rp 500 Milliar dapat dipenuhi sebagai syarat untuk spin off. Kebetulan hingga saat ini, Bank Jatim sudah mengantongi sekitar Rp300 Miliar. Jadi tinggal mencari sisa Rp200 Miliar.

"Kita akan dukung Bank Jatim Syariah untuk melakukan spin of dari Bank Jatim. Ini penting agar core bisnisnya juga jelas, yang satu umum, lainnya syariah. Karena potensi nasabahnya juga berbeda. Soal kekurangan dana yang menjadi modal spin of bisa dirembug bareng," tandas Irwan yang juga duduk di Komisi C DPRD Jatim ini yang menangani tentang Keuangan. (rofik)

Comments

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog