Mediabidik.com

SURABAYAIMediabidik.Com - Tahun ini pemkot Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya menganggarkan dana sekitar Rp.3 M untuk membangun dan merenovasi 25 gedung Balai RW.  Harindrayana Kabid Bangunan Gedung DPRKPP Kota Surabaya mengatakan, memang ada beberapa lokasi yang belum punya Balai RW dan pekerjaan tersebut tidak harus tahun ini selesai, tapi kita juga anggarkan di tahun 2027 juga ada. Secara Perwalinya kalau bangunan baru itu di Cipta Karya sekarang berganti nama DPRKPP, artinya dari kosong kemudian kita bangun itu menjadi tugas Cipta Karya untuk sifatnya rehab itu dari teman-teman Dakel.  "Tetapi, kita juga tau fakta dilapangan untuk teman-teman di kelurahan atau Dakel dengan adanya keterbatasan anggaran. Kalau memang ada permintaan untuk bantu rehab ya kita bantu rehab," ucap Harindrayana, Senin (15/6/2026).  Untuk saat ini, masih kata Harindrayana yang belu...

SURABAYAIMediabidik.Com – Suasana hangat, penuh tawa, dan aroma sedap hidangan khas mendadak menghidupkan salah satu sudut koridor Gedung DPRD Kota Surabaya. Bukan sedang menghadang narasumber atau mengejar rapat paripurna, puluhan jurnalis yang tergabung dalam Kelompok Kerja (Pokja) Judes (Jurnalis Dewan Kota Surabaya) kali ini berkumpul untuk sebuah misi khusus yaitu makan besar bersama alias kembulan. ​Acara makan-makan santai yang digelar lesehan ini diinisiasi sebagai momen berharga untuk memupuk rasa kebersamaan, sekaligus menjadi wadah do'a syukur bersama dalam rangka menyambut datangnya bulan Suro atau 1 Muharam. ​Satu Nampan Sejuta Cerita: Tantangan Ayam Ricis Super Pedas Bikin Bertumbangan ​Meninggalkan sejenak laptop dan kamera, para pemburu berita ini tampak begitu guyub mengitari hamparan nasi yang disajikan memanjang di atas kertas minyak. Menu utama yang dihidangkan kali ini sukses mencuri perhatian...

SURABAYAIMediabidik.Com - Aksi demonstrasi yang digelar mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Surabaya di depan Gedung DPRD Surabaya, Senin (15/6/2026), berlangsung panas.  Selain menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, massa juga melakukan aksi pembakaran ban bekas di depan gedung DPRD sebagai simbol kekecewaan terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat. Asap hitam sempat membumbung tinggi dari halaman depan gedung DPRD Surabaya saat massa membakar ban bekas di tengah jalannya aksi. Meski demikian, aparat kepolisian dan petugas keamanan yang berjaga berhasil memastikan situasi tetap terkendali. Koordinator aksi, Arsyad Habibilah, dalam orasinya menyebut demokrasi seharusnya memberikan ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan. "Demokrasi itu seharusnya melibatkan rakyat dalam perumusan segala bentuk kebijakan...

SURABAYAIMediabidik.Com - Perbaikan 41 TPS serta renovasi Hi-tech Mall menjadi prioritas Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman serta Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya, pasalnya pekerjaan tersebut harus selesai akhir Juni mendatang.  Harindrayana Kabid Gedung dan Bangunan DPRKPP kota Surabaya mengatakan, progres rehab 41 TPS saat ini sudah mencapai 90 persen, harapannya akhir Juni selesai semua dan ini pekerjaannya cuma yang minor-minor saja.  "Kalau nggak ngecet tembok perbaiki landasannya, juga pemasangan pagar. Paling tidak akhir Juni sudah selesai." ujar Harindrayana, kepada media ini, Senin (15/6/2026).  Harindrayana menerangkan, selain perbaiki 41 TPS juga ada renovasi Hi-tech Mall targetnya akhir Juni juga harus selesai, dan ada tambahan kecil-kecil karena sifatnya masih pembagian tenan tenan, "Kemarin juga ada permintaan tambahan gudang BPBD di belakang, saat ini masih proses pengerjaan." terang Harindr...

SURABAYAIMediabidik.Com – Ketua DPRD Kota Surabaya, H. Syaifuddin Zuhri, S.Sos., menegaskan pentingnya aspek keselamatan dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan drainase atau gorong-gorong di Kota Pahlawan. Ia menilai, proyek yang berada di ruang publik wajib dilengkapi sarana pengamanan memadai, seperti jaring pengaman, barrier, rambu, serta lampu peringatan agar mudah terlihat oleh pengguna jalan. Menurutnya, selain faktor keselamatan, penggunaan anggaran dalam proyek juga harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. "Jika dalam pelaksanaan pembangunan ditemukan pelanggaran, tentu perlu diselidiki lebih lanjut. Apabila terbukti melanggar, harus diproses secara hukum karena menyangkut keselamatan masyarakat yang dilindungi undang-undang," tegas Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, saat diwawancarai pasca takziah ke rumah korban, Sabtu (13/06/2026) malam. Ia menambahkan, pihak pelaksana proyek harus benar-...

SURABAYAIMediabidik.Com - Dinas Pendidikan (Dispendik) Kota Surabaya tahun ini bangun enam gedung sekolah baru diantaranya lima gedung sekolah SMPN dan satu SDN dan proyek tersebut masuk dalam program proyek strategis daerah (PSD) yang sudah di atur dalam SK Wali Kota Surabaya.  Ir. Awang Wirawan ST, MT Kabid Sarana dan Prasarana Pendidikan Dispendik Kota Surabaya mengatakan, tahun 2026 di dinas pendidikan ada program PSD (Proyek Strategis Daerah) ada SK Walikota nya. Jadi kita bangun 6 lembaga baru yaitu 5 SMPN baru sama 1 SDN baru, yang lima SMPN lokasinya di Gunung Anyar, Tambak Wedi, Medokan Ayu, Bringin sama Waru Gunung dan SDN nya di Tambak Wedi. "Di Tambak Wedi ada dua bangunan baru saat ini SMPN satu, SDN satu, " ujar Kabid Sarpras Dispendik Kota Surabaya, kepada media ini, Sabtu (13/6/2026).  Pria kelahiran Sidoarjo ini menerangkan, itukan ada master plan ya, saat ini dibangun sekitar sepuluh ruang kelas, ruang guru,...

SURABAYAIMediabidik.Com – Polemik tukar guling tanah antara Pemerintah Kota Surabaya dan pengembang Royal Residence, PT Bhakti Tamara, kembali mencuat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi A DPRD Surabaya, Jumat (12/6/2026). Warga Kelurahan Sumur Welut, Kecamatan Lakarsantri, mempertanyakan legalitas sekaligus manfaat yang mereka terima dari proses pertukaran aset yang telah berlangsung sejak puluhan tahun lalu. Dalam forum yang dipimpin Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, warga menyampaikan keresahan atas status lahan yang dahulu merupakan tanah kas desa. Mereka menilai proses tukar guling menyisakan sejumlah persoalan yang belum terjawab hingga kini. Perwakilan warga Sumur Welut, Suwarno, mengungkapkan bahwa masyarakat tidak pernah merasa memperoleh manfaat dari pelepasan aset tersebut. “Adanya status quo yang pernah ditetapkan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 2001, serta hasil kajian tim yang menurutnya menemukan cacat h...