SURABAYAIMediabidik.Com– Upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya merevitalisasi 16 pasar tradisional mendapat dukungan dari DPRD Kota Surabaya. Namun, Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Baktiono, mengingatkan agar program pembenahan pasar ke depan tidak sepenuhnya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), melainkan diperluas melalui skema kerja sama dengan pihak swasta.
Hal itu disampaikan Baktiono saat ditemui di sela kegiatan di ruang Komisi B DPRD Surabaya, Senin (3/8/2026). Menurutnya, revitalisasi pasar merupakan langkah strategis untuk mengubah citra pasar tradisional yang selama ini identik dengan kondisi kumuh menjadi pusat perdagangan yang modern, bersih, nyaman, aman, dan higienis.
"Pembangunan pasar ini tentu untuk kepentingan pedagang sekaligus masyarakat yang berbelanja. Pasar-pasar yang sudah berusia puluhan tahun memang sudah saatnya direvitalisasi agar mampu mengikuti perkembangan zaman," ujar Baktiono.
Pemkot Surabaya saat ini tengah merevitalisasi 16 pasar tradisional dengan total anggaran sekitar Rp20 miliar. Pasar yang masuk dalam program tersebut antara lain Pasar Tembok Dukuh, Kembang, Simogunung, Wonokromo, Karah, Kedungsari, Genteng, Babaan Baru, Kapasan, Pucang Anom, Pecindilan, Dukuh Kupang, Gresik PPI, Gubeng Masjid, Pakis, hingga Krembangan.
Pengerjaan dilakukan secara bertahap. Sejumlah pasar ditargetkan selesai pada Juli hingga Desember 2026, sementara sebagian lainnya akan diselesaikan melalui skema proyek multiyears.
Baktiono menilai pembenahan pasar tradisional tidak hanya sebatas memperbaiki bangunan, tetapi juga mengubah sistem pengelolaan agar lebih tertata dan nyaman bagi masyarakat.
Pasar harus mampu bersaing dengan ritel modern.
Ia mencontohkan penataan area perdagangan unggas yang kini harus dipisahkan dari aktivitas penyembelihan sehingga lingkungan pasar menjadi lebih bersih dan tidak menimbulkan kesan kumuh.
"Kadang fungsi pasar bercampur. Sekarang pasar unggas harus dipisahkan dan tidak boleh lagi ada penyembelihan di dalam pasar. Dengan begitu pasar menjadi lebih bersih, tertata, dan masyarakat juga lebih nyaman berbelanja," katanya.
Menurutnya, pembenahan tersebut penting karena pasar tradisional kini menghadapi persaingan yang semakin ketat dengan minimarket maupun supermarket modern.
"Kalau pasar rakyat tidak segera direvitalisasi, pengunjung akan semakin berkurang. Masyarakat sekarang punya banyak pilihan berbelanja di tempat yang bersih, tertata, sayurnya segar, tidak becek, dan tidak berbau," ungkap Legislator senior PDI Perjuangan tersebut.
Selain mendukung revitalisasi, Baktiono mengusulkan agar pembangunan pasar selanjutnya lebih banyak menggunakan pola kerja sama dengan investor melalui skema Build Operate Transfer (BOT).
Menurutnya, skema tersebut telah terbukti berhasil diterapkan di sejumlah pasar di Surabaya tanpa membebani keuangan daerah.
"Harapan kami, revitalisasi pasar berikutnya dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Ada pasar yang bisa dibangun tanpa menggunakan APBD, seperti Pasar Tambakrejo, Pasar Wonokromo, maupun Pasar Kapas Krampung," ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui sistem BOT, investor membangun pasar dengan konsep modern, kemudian mengelolanya dalam jangka waktu tertentu sebelum akhirnya diserahkan kepada pemerintah.
Dengan pola tersebut, pemerintah tidak perlu mengeluarkan anggaran besar, sementara pedagang memperoleh fasilitas perdagangan yang lebih layak.
"Ini akan saling menguntungkan. Pihak swasta membangun pasar secara modern, pedagang mendapat tempat usaha yang lebih baik, dan pemerintah tidak terbebani anggaran pembangunan," jelasnya.
*Pasar Tradisional Dinilai Tetap Menjanjikan*
Baktiono optimistis pasar tradisional tetap memiliki nilai ekonomi tinggi sehingga menarik bagi investor.
Menurutnya, pasar rakyat merupakan pusat aktivitas ekonomi yang sudah dikenal masyarakat selama puluhan tahun dan memiliki pelanggan tetap.
"Investor tidak perlu khawatir karena pasar tradisional pasti ramai. Pasar itu sudah dikenal masyarakat sejak lama. Pengunjungnya juga banyak karena menjadi pusat kebutuhan sehari-hari," katanya.
Ia menilai potensi tersebut menjadi alasan kuat bagi pemerintah untuk membuka ruang investasi yang lebih luas dalam pembangunan pasar.
Di sisi lain, Baktiono meminta Pemkot Surabaya melakukan evaluasi terhadap pasar-pasar yang telah selesai direvitalisasi.
Evaluasi tersebut mencakup kualitas bangunan, penataan kios, kenyamanan pedagang, hingga efektivitas pengelolaan pasar setelah beroperasi kembali.
"Pasar yang sudah selesai dibangun juga harus dievaluasi. Dilihat kualitas bangunannya, penempatannya, serta manfaatnya bagi pedagang maupun masyarakat," ujarnya.
Ia berharap hasil evaluasi tersebut menjadi dasar penyempurnaan proyek revitalisasi berikutnya.
Selain membenahi pasar lama, Baktiono juga meminta Pemkot Surabaya mulai merencanakan pembangunan pasar di kawasan permukiman baru yang terus berkembang.
Menurutnya, keberadaan pasar rakyat harus mengikuti pertumbuhan kawasan hunian agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi sejak awal.
"Dulu PD Pasar Surya hanya mengelola sekitar 81 pasar. Sekarang banyak kawasan permukiman baru yang berkembang. Pemerintah harus mulai menyediakan fasilitas pasar di wilayah-wilayah tersebut," katanya.
Ia kembali menegaskan bahwa pembangunan pasar baru tidak harus menggunakan dana APBD.
"Ajak pihak swasta bekerja sama. Tidak perlu semuanya memakai uang pemerintah kota. Dengan begitu pembangunan pasar bisa lebih cepat sekaligus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat," pungkasnya.(red)