Skip to main content

Pemasangan Pagar Tinggi di Mall Menjadi Sorotan Kalangan DPRD Surabaya


SURABAYAIMediabidik.Com
– Fenomena pemasangan pagar besi setinggi lebih dari tiga meter di sejumlah pusat perbelanjaan milik Pakuwon Group di Surabaya menjadi perbincangan luas di media sosial. Langkah pengamanan tersebut memunculkan beragam respons dari masyarakat, mulai dari yang menilai sebagai bentuk antisipasi, hingga yang menganggapnya justru memperkuat kesan adanya ancaman keamanan di Kota Pahlawan.

Sorotan terhadap kebijakan tersebut juga datang dari DPRD Kota Surabaya. Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, Machmud, menilai pembangunan pagar tinggi dengan tambahan besi runcing di bagian atas mencerminkan tingkat kekhawatiran yang sangat tinggi dari pihak pengelola pusat perbelanjaan.

"Saya melihat di lapangan memang pagarnya hampir dua meter, kemudian ditambah semacam pengaman di bagian atas yang berbentuk runcing. Itu, menurut saya, merupakan wujud kekhawatiran yang sangat besar terhadap isu-isu yang berkembang menjelang Agustus," ujar Machmud kepada wartawan, Selasa (4/8/2026).

Menurutnya, kekhawatiran tersebut diduga berkaitan dengan isu yang beredar mengenai potensi keramaian atau kerusuhan pada bulan Agustus. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah pengamanan yang berlebihan justru berpotensi memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat.

"Kalau masyarakat melihat pagar setinggi itu, orang bisa bertanya-tanya, sebenarnya akan ada apa? Akhirnya opini publik justru berkembang dan seolah-olah membenarkan adanya isu yang belum tentu terjadi," katanya.

Machmud meyakini pemerintah bersama aparat keamanan telah melakukan berbagai langkah antisipasi terhadap potensi gangguan ketertiban. Karena itu, ia berharap kalangan pelaku usaha tidak perlu menunjukkan respons yang dapat memicu keresahan publik.

Ia juga menyoroti alasan yang sempat disampaikan pihak pengelola mengenai pembangunan pagar di kawasan PTC yang dikaitkan dengan keberadaan Jalan Radial Road Lontar. Menurutnya, argumentasi tersebut tidak sepenuhnya konsisten.

"Kalau alasannya karena adanya Radial Road di PTC, lalu mengapa di Royal Plaza juga dibangun pagar dengan model yang sama? Di sana tidak ada jalan baru seperti itu. Bahkan di Jakarta, properti Pakuwon juga memasang pagar serupa. Jadi menurut saya alasan itu bisa diperdebatkan," ungkapnya.

Machmud menilai, jika dicermati secara keseluruhan, langkah tersebut lebih menunjukkan kekhawatiran terhadap keamanan aset perusahaan dibandingkan faktor pembangunan infrastruktur di sekitar kawasan mal.

"Selama bertahun-tahun Pakuwon berkembang di Surabaya, usahanya maju dan terus bertambah. Seharusnya ada rasa percaya terhadap kondisi kota ini. Jangan sampai muncul kesan Surabaya sedang tidak aman, padahal faktanya tidak demikian," ujarnya.

Ia menambahkan, selama ini berbagai aksi unjuk rasa di Surabaya berlangsung relatif kondusif. Demonstrasi, menurutnya, lebih banyak berlangsung damai dan jarang berujung pada tindakan yang mengarah kepada perusakan fasilitas milik swasta.

"Selama ini demonstrasi di Surabaya berjalan baik. Yang sering menjadi lokasi penyampaian aspirasi justru kantor pemerintah atau DPRD. Kalaupun pernah terjadi gesekan, penyelesaiannya juga cepat dilakukan. Karena itu saya berharap tidak perlu ada langkah yang justru membuat suasana kota terlihat mencekam," pungkas Machmud.

Fenomena pagar tinggi di sejumlah pusat perbelanjaan itu pun kini terus menjadi perhatian publik. Di tengah berbagai spekulasi yang berkembang di media sosial, masyarakat menunggu penjelasan resmi dari pihak pengelola mengenai alasan utama pembangunan pagar tersebut agar tidak memunculkan tafsir yang semakin luas.(red)

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Terima Rombongan DPRD DIY, Ketua DPRD Ajak Kunjungi Rumah Bung Karno

Mediabidik.com - Ketua DPRD Kota Surabaya Adi Sutarwijono menerima kunjungan Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Selasa (4/2/2020) Kedua belah pihak mendiskusikan sinergi DPRD dengan media massa dalam memperkuat Demokrasi Pancasila. Turut dalam rombongan DPRD DIY adalah puluhan wartawan dari berbagai media massa.  Dalam kunjungan itu, tamu dari Kota Gudeg juga singgah dan melihat rumah kelahiran Bung Karno di Peneleh. Juga, rumah peninggalan HOS Tjokroaminoto, tempat indekos Soekarno muda bersama tokoh-tokoh pergerakan yang lain.  "Kota Surabaya dan Yogyakarta punya kesamaan. Surabaya tempat Bung Karno lahir, 6 Juni 1901, yang kemudian menjadi Bapak Bangsa sekaligus Presiden ke-1 Republik Indonesia. Dan, Yogyakarta tempat kelahiran Presiden ke-5 Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Adi Sutarwijono, Ketua DPRD Kota Surabaya. Rombongan DPRD DIY dipimpin Eko Suwanto, Ketua Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan. Men...