Selain menyampaikan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintah, massa juga melakukan aksi pembakaran ban bekas di depan gedung DPRD sebagai simbol kekecewaan terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Asap hitam sempat membumbung tinggi dari halaman depan gedung DPRD Surabaya saat massa membakar ban bekas di tengah jalannya aksi. Meski demikian, aparat kepolisian dan petugas keamanan yang berjaga berhasil memastikan situasi tetap terkendali.
Koordinator aksi, Arsyad Habibilah, dalam orasinya menyebut demokrasi seharusnya memberikan ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk terlibat dalam proses perumusan kebijakan.
"Demokrasi itu seharusnya melibatkan rakyat dalam perumusan segala bentuk kebijakan. Namun hari ini, dari Jakarta hingga Surabaya, kami melihat tidak ada itikad baik dari pemerintah untuk mendengarkan suara rakyat," tegas Arsyad di hadapan massa aksi.
Ia menilai masyarakat saat ini semakin terbebani oleh berbagai persoalan ekonomi. Karena itu, mahasiswa turun ke jalan untuk meminta pertanggungjawaban para pemegang kebijakan.
"Kami rela panas-panasan, berjalan berkilo-kilometer, pamit kepada orang tua dan keluarga hanya untuk meminta pertanggungjawaban para wakil rakyat. Jangan sampai pejabat menikmati fasilitas negara sementara rakyat kecil dan kaum pekerja justru semakin susah," ujarnya.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), penolakan kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat, hingga desakan agar pemerintah segera memperbaiki kondisi perekonomian nasional.
Massa juga menyoroti pelemahan daya beli masyarakat, kenaikan sejumlah kebutuhan pokok, serta berbagai kebijakan yang dinilai belum mampu menjawab persoalan ekonomi rakyat.
Situasi sempat memanas ketika massa meminta anggota DPRD keluar menemui demonstran. Sejumlah peserta aksi bahkan menyerukan agar mahasiswa masuk ke dalam gedung apabila aspirasi mereka tidak didengar.
Merespons aksi tersebut, Wakil Ketua DPRD Surabaya dari Fraksi Gerindra Bahtiyar Rifa'i, bersama para legislator Komisi A DPRD Surabaya menemui massa untuk berdialog.
Dalam penyampaiannya, DPRD menjelaskan bahwa sebagian tuntutan mahasiswa merupakan kewenangan pemerintah pusat dan DPR RI.
Terkait isu BBM, DPRD menegaskan bahwa hingga saat ini BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak mengalami kenaikan harga.
Sementara untuk Pertamax, Dex, dan Dexlite mengikuti mekanisme harga pasar internasional.
Sedangkan mengenai program MBG, DPRD mengakui masih terdapat sejumlah kekurangan dalam pelaksanaan program tersebut.
Namun pemerintah pusat disebut telah melakukan berbagai perbaikan tata kelola untuk meminimalkan masalah yang terjadi di lapangan.
"Kami di DPRD Surabaya akan terus mengawal program-program pemerintah. Jika ditemukan penyelewengan atau penyimpangan, kami siap membersamai teman-teman mahasiswa untuk melakukan perbaikan demi kepentingan rakyat Indonesia," kata Yona Ketua Komisi A.
Sekretaris Komisi A DPRD Surabaya, Anas Karno, mengapresiasi mahasiswa yang menyampaikan aspirasi secara terbuka sebagai bagian dari kehidupan demokrasi. Menurutnya, kritik dan masukan dari kalangan mahasiswa merupakan kontrol sosial yang penting bagi pemerintah dan lembaga legislatif.
"Kami menghormati dan mengapresiasi teman-teman mahasiswa yang menyampaikan aspirasi terkait kondisi ekonomi, program pemerintah, maupun berbagai kebijakan publik. DPRD memiliki kewajiban untuk mendengarkan dan meneruskan aspirasi tersebut kepada pihak yang berwenang," kata Anas Karno.
Aksi bakar ban, orasi bergantian, dan tuntutan terkait ekonomi nasional membuat demonstrasi tersebut menjadi perhatian masyarakat yang melintas di kawasan Jalan Yos Sudarso. (lam/red)
Comments
Post a Comment