Skip to main content

Bank Jatim Perkuat Sinergi dengan Dindik se-Jatim melalui PKS Layanan Jasa Perbankan Satuan Pendidikan


BATU|Mediabidik.Com
- PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) resmi memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Layanan Jasa Perbankan Satuan Pendidikan antara Bank Jatim dengan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur serta seluruh Dinas Pendidikan (Dindik) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur. Kerja sama tersebut mencakup layanan jasa perbankan sekaligus dukungan terhadap pelaksanaan tugas di bidang pendidikan.

PKS tersebut ditandatangani oleh Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai, di Batu, pada Kamis (13/8/2026). Turut hadir Direktur Ritel dan Syariah Bank Jatim Tonny Prasetyo serta Direktur Teknologi Informasi, Digital, dan Operasi Bank Jatim Dodit W Probojakti.

Winardi menyampaikan, bahwa kerja sama ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat peran Bank Jatim sebagai mitra pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung ekosistem pendidikan di Jawa Timur. “Melalui kerja sama ini, Bank Jatim ingin menghadirkan layanan perbankan yang semakin terintegrasi dan memberikan kemudahan bagi seluruh insan pendidikan. Kami berharap sinergi ini tak hanya memperkuat layanan transaksi perbankan, tetapi juga mampu mendukung percepatan digitalisasi dan pengelolaan keuangan di sektor pendidikan,” ujarnya.

Sebelumnya, sejak September 2025 Bank Jatim telah menjalin kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dalam penyediaan layanan jasa keuangan terkait pengolahan data pada aplikasi pembayaran tunjangan guru. Kerja sama tersebut menjadi salah satu landasan bagi Bank Jatim untuk terus memperluas dan memperkuat sinergi dengan pemerintah, khususnya dalam mendukung layanan keuangan di sektor pendidikan. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan penguatan kolaborasi antara Bank Jatim sebagai Bank Pembangunan Daerah (BPD) dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, khususnya melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur.

Dalam PKS tersebut, ruang lingkup kerja sama mencakup sejumlah layanan perbankan. Di antaranya layanan penyaluran gaji, tunjangan, dan tambahan penghasilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Non ASN di bawah kelolaan Dinas Pendidikan. Bank Jatim juga akan melakukan pengolahan data rekening guru penerima tunjangan yang menghasilkan informasi status rekening serta laporan hasil pengolahan.

Selain itu, Bank Jatim menyediakan fasilitas kredit dan/atau pembiayaan bagi ASN dan Non ASN di bawah kelolaan Dinas Pendidikan. Untuk mendukung kemudahan dan efisiensi transaksi, Bank Jatim juga menyediakan berbagai layanan digital perbankan bagi ASN dan Non ASN di lingkungan pendidikan.

“Sinergi ini kami harapkan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi pemerintah daerah maupun insan pendidikan. Dengan dukungan layanan perbankan yang terintegrasi, proses penyaluran hak-hak finansial, pengelolaan transaksi, hingga akses layanan digital dapat dilakukan dengan lebih mudah, cepat, dan efisien,” tambah Winardi.

Kerja sama ini juga menjadi bagian dari upaya Bank Jatim untuk meningkatkan kontribusi dalam ekosistem pendidikan Jawa Timur. Melalui sinergi tersebut, Bank Jatim menargetkan peningkatan potensi pembukaan rekening institusi maupun individu di lingkungan pendidikan, sekaligus mendorong pertumbuhan penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) melalui pengelolaan dana operasional dan transaksi pendidikan.

Di sisi penyaluran, kerja sama ini diharapkan dapat meningkatkan penyaluran kredit kepada ASN di lingkungan pendidikan. Sementara dari aspek transaksi, pemanfaatan layanan digital Bank Jatim diharapkan mampu meningkatkan volume transaksi sekaligus mendorong terbentuknya ekosistem layanan perbankan yang semakin digital. Lebih jauh, sinergi ini memperkuat positioning Bank Jatim sebagai mitra utama pemerintah daerah dalam mendukung transformasi dan digitalisasi sektor pendidikan di Jawa Timur.

“Bank Jatim akan terus berkomitmen untuk memberikan solusi layanan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah dan masyarakat. Kami optimistis kolaborasi dengan Dinas Pendidikan se-Jawa Timur ini dapat menjadi fondasi untuk menghadirkan layanan perbankan yang semakin inklusif, digital, dan memberikan nilai tambah bagi kemajuan pendidikan di Jawa Timur,” pungkas Winardi. (rinto)

Caption: Direktur Utama Bank Jatim Winardi Legowo dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Aries Agung Paewai memperlihatkan dokumen PKS usai ditandatangani. 

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...