Skip to main content

Tahun ini Pemkot Surabaya Bangun dan Rehab 25 Gedung Balai RW

SURABAYAIMediabidik.Com - Tahun ini pemkot Surabaya melalui Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPRKPP) Kota Surabaya menganggarkan dana sekitar Rp.3 M untuk membangun dan merenovasi 25 gedung Balai RW. 

Harindrayana Kabid Bangunan Gedung DPRKPP Kota Surabaya mengatakan, memang ada beberapa lokasi yang belum punya Balai RW dan pekerjaan tersebut tidak harus tahun ini selesai, tapi kita juga anggarkan di tahun 2027 juga ada. Secara Perwalinya kalau bangunan baru itu di Cipta Karya sekarang berganti nama DPRKPP, artinya dari kosong kemudian kita bangun itu menjadi tugas Cipta Karya untuk sifatnya rehab itu dari teman-teman Dakel. 

"Tetapi, kita juga tau fakta dilapangan untuk teman-teman di kelurahan atau Dakel dengan adanya keterbatasan anggaran. Kalau memang ada permintaan untuk bantu rehab ya kita bantu rehab," ucap Harindrayana, Senin (15/6/2026). 

Untuk saat ini, masih kata Harindrayana yang belum punya Balai RW sekitar seratus sekian dan target kami tahun ini sekitar 25 Balai RW, itu sifatnya ada yang rehab, ada yang bangun baru. "Saat ini dalam proses pengerjaan, ada yang rehab dan ada yang bangun baru, tahun ini sekitar 25 Balai RW, " terang Harindrayana. 

"Karena nilainya kecil, sistem pekerjaannya mengunakan penunjukan langsung (PL), karena Balai RW ukurannya 5 x 5 m2 untuk PL cukup," papar Harindrayana. 

Model pekerjaannya bertahap, misalkan tahun ini 2026 kita punya dana Rp.3 M berdasarkan kemampuan pemkot, dan Rp.3 M untuk Balai RW, kemudian kita cairkan kita kerjakan dan di tahun 2027 ada anggaran lagi untuk lokasi lain. "Tahun ini anggarannya Rp.3 M untuk 25 Balai RW, " ujar Harindrayana. 

Harindrayana menjelaskan, total RW se-Surabaya ada seribu berapa?, RW nya kan banyak, satu kelurahan ada beberapa RW kan. Dan yang jadi prioritas pemkot adalah pembangunan Balai RW dan tahun ini ada 25 Balai RW dalam proses pengerjaan. 

Dari awal tahun 2026 sampai saat ini sudah ada sekitar seratusan pengajuan Balai RW yang masuk ke pemkot dan itu karena kemampuan anggaran. 

"Artinya kami juga dapat dari Bappeda, kemampuan tahun ini segini, nanti sisanya kita kerjakan di tahun 2027 dan mekanisme nya ada yang melalui musrenbang atau apa, " ungkap Harindrayana. 

Secara Perwali untuk rehab itu kewenangan kelurahan ata Dakel, karena keterbatasan anggaran sehingga meminta bantuan ke kita. Dan juga sifatnya kadang-kadang urgent, tiba-tiba talang bocor atau buntu selama kita bisa bantu lewat satgas ya lewat satgas dan sifatnya yang minor-minor. 

"Sebetulnya hampir semua sudah punya Balai RW, sifatnya kalau yang sudah punya Balai RW tinggal perbaiki saja. Kalau yang belum punya sekitar tiga puluh persen saja secara keseluruhan loh ya, " pungkasnya. (red) 

Teks foto : Balai RW kelurahan Bulak

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Komisi B Dorong Pemkot Naikan APBD Surabaya Rp10 T

SURABAYA (Mediabidik) – Komisi B mendorong pemerintah kota (Pemkot) Surabaya untuk menaikan APBD 2019 naik menjadi Rp10 triliun. "Kemarin dari Rp9.9 triliun sekarang kita dorong menjadi Rp10 triliun," ujar Luthfiyah Ketua Komisi B DPRD Kota Surabaya, Rabu (02/10/2019) siang. APBD Rp10 triliun, Politisi Gerinda ini meminta Pemkot untuk mempersiapkan pembahasannya seperti apa untuk Rp10 triliun ini. "Akan kita tanyain mereka (pemkot) siap apa tidak, karena kita mendorong untuk kesana, insya allah kata mereka siap," paparnya. Untuk itu, pihaknya segera akan mengundang semua dinas - dinas terkait, untuk membahas APBD Rp10 triliun ini. "Untuk BUMD nya besok Senin kita diundang," pungkasnya. (pan) Foto : Ketua Komisi B DPRD Surabaya Lutfiyah