Skip to main content

Bank Jatim Lakukan Kerja Sama dengan PLN Insurance Terkait Kontra Bank Garansi

SURABAYA|Mediabidik.Com - PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk (Bank Jatim) semakin agresif mengepakkan sayap demi tercapainya akselerasi bisnis yang diharapkan. Berbagai inovasi dan kolaborasi tak henti-hentinya terus digalakkan. Terbukti, pada Senin 17 Juli 2023, telah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama terkait kontra bank garansi antara PT Asuransi Perisai Listrik Nasional (PLN Insurance) dengan Bank Jatim. 

Penandatanganan dilakukan langsung oleh Presiden Direktur PT Asuransi Perisai Listrik Nasional Moch Hirmas Fuady dan Direktur IT & Digital Bank Jatim Zulhelfi Abidin, di JW Marriot Hotel Surabaya. 

Zulhelfi menjelaskan, penandatanganan perjanjian kerja sama ini merupakan wujud nyata sinergitas Bank Jatim bersama dengan PLN Insurance untuk melakukan support atas pembangunan infrastruktur, khususnya di lingkungan Perusahaan Listrik Negara (PLN). 

Selain itu, ini adalah wujud komitmen Bank Jatim yang selalu siap untuk memberikan support kepada pelaku usaha, baik di bidang pemberian kredit ataupun penjaminan.

"Kerja sama ini sangat positif dengan melihat potensi yang dimiliki oleh masing-masing pihak. Tentu tujuan kita adalah kepuasan nasabah. Untuk tahap awal, perjanjian kerja sama ini memiliki kurun waktu tiga tahun dan meliputi kontra bank garansi. Namun, tak menutup kemungkinan ke depannya bisa ekspan. Produk bank garansi kami juga banyak," urai Zulhelfi. 

Adapun produk-produk Bank Jatim yang terkait Bank Garansi, meliputi Bank Garansi Penawaran, Bank Garansi Sanggahan Banding, Bank Garansi Pelaksanaan, Bank Garansi Uang Muka, Bank Garansi Pemeliharaan, dan Bank Garansi Pembayaran.

Pihaknya menegaskan, dalam kerja sama ini ataupun yang akan dilakukan ke depan, Bank Jatim akan fokus terhadap kerja sama yang mengarah ke digitalisasi. Hal tersebut juga sekaligus mendukung program ETPD (Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah) yang terus digalakkan oleh Pemprov, Pemda ataupun Pemkot. "Kami berharap kerjasama ini bisa berkontribusi pada perkembangan bisnis kedua organisasi, pada perkembangan bisnis nasabah, dan pada akhirnya berkontribusi untuk mendorong aktivitas perekonomian di Indonesia," tegas Zulhelfi.

Dia juga berharap, kerja sama kontra bank garansi ini dapat menjadi tonggak awal serta pondasi utama untuk mensejahterakan masyarakat. "Besar harapan kami, pada kesempatan-kesempatan di lain waktu, dapat terjalin bentuk sinergitas yang lain antara Bank Jatim dengan PLN Insurance," ungkapnya.

Moch Hirmas Fuady menambahkan, di PLN pusat saat ini, Bank Jatim adalah satu-satunya BPD (Bank Pembangunan Daerah) yang sudah menjadi rekanan PLN. "Maka dari itu kami ingin terus bekerja sama dengan Bank Jatim yang diawali dengan kontra bank garansi ini. Nanti ke depannya bisa saja dikembangkan kerja sama yang lain, seperti asuransi pelanggan ataupun produk asuransi yang lain," paparnya.

Selain itu, lanjut Hirmas, PLN Insurance berkomitmen akan terus meningkatkan pelayanannya. Sebab, sebuah asuransi diukur dari kecepatan klaim. "Itulah kerja sama yang akan kita bina dengan Bank Jatim, vendor-vendor PLN juga kita arahkan menjadi rekanan Bank Jatim. Karena bagaimanapun juga, project tak lepas dari yang namanya pinjaman. Nah, pinjaman itu kita arahkan ke Bank Jatim, jadi ini kerja sama yang saling menguntungkan,"tutur Hirmas. (rinto)

Caption: Usai penandatanganan perjanjian kerja sama antara PT Asuransi Perisai Listrik Nasional dengan Bank Jatim. 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni