Gelar RDP, Komisi D : Cakupan BPJS Kesehatan di Surabaya Mencapai 99,9 Persen

SURABAYA I Mediabidik.Com - Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi D DPRD Kota Surabaya terkait Universal Health Coverege (UHC) dengan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Dispendukcapil, Kamis (13/7/23).

Khusnul Khotimah Ketua Komisi D DPRD Surabaya mengatakan, jadi hari ini kita rapat tentang Universal Health Coverege (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta dengan BPJS Kota Surabaya dan instansi terkait.

"Tadi disampaikan oleh Ibu Hernina Agustin Arifin Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kota Surabaya bahwa cakupan BPJS Kesehatan di Kota Surabaya itu mencapai 99,9 persen atau sekitar 2.992.541," ujar Khusnul Khotimah kepada media ini.

Menurutnya, sesuai data dari Kementerian Sosial memang terbagi dan beberapa ada yang dinonaktifkan.

"Ada PBI JKN sebanyak 309.362

yang aktif. Sedangkan yang tidak aktif 323.516. Untuk yang dinonaktifkan ini dialihkan ke APBD Pemkot Surabaya," terang Khusnul Khotimah.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyebutkan bahwa PBI APBD yang aktif 889.993 orang yang tidak aktif 139.841. Mereka yang tidak aktif ini dikarenakan, Pemprov tidak bekerjasama dengan BPJS itu sebanyak 30.617.

"Kemudian karena keinginan sendiri, Dia tidak mau ditanggung oleh PBI APBD itu sebanyak 856 orang. Sedangkan yang pindah luar kota sebanyak 108.368," beber Khusnul Khotimah.

Nah, yang tidak aktif ini, pihaknya memastikan betul bagaimana dengan Dispendukcapil, mereka mengatakan beberapa waktu yang lalu ada loading yang cukup tinggi.

Sehingga sempat mengalami kendala dan kalau perwalinya itu memang menyampaikan bahwa aktivasi itu bisa melalui Kelurahan. "Dinas Kesehatan (Dinkes) juga menyampaikan bahwa nanti untuk pengaktifan ada di masing-masing faskes tingkat pertama saja." ujarnya.

Dirinya menyampaikan agar masyarakat juga aktif untuk melakukan aktifasi.

"Dispendukcapil tadi juga mengatakan bahwa pihaknya selama 24 jam melakukan approval (persetujuan)," sebutnya.

Khusnul Khotimah menambahkan, bahwa pihaknya tadi memberikan masukan agar pihak terkait membuat semacam guidence book yang bisa dibaca oleh masyarakat. Kedua, masih dibutuhkan pamflet-pamflet sebagai petunjuk. Jadi kalau ada kesulitan dia harus kemana.

"Termasuk call centernya. Kalau bisa setiap waktu bisa kita telepon, sehingga bisa menjawab apa yang dibutuhkan setiap saat dan upaya-upaya sehingga BPJS Kesehatan ini bisa meningkatkan pelayanannya," pungkasnya. (red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog