Gelar RDP, Komisi D : Cakupan BPJS Kesehatan di Surabaya Mencapai 99,9 Persen

SURABAYA I Mediabidik.Com - Rapat dengar pendapat (RDP) yang digelar Komisi D DPRD Kota Surabaya terkait Universal Health Coverege (UHC) dengan Dinas Kesehatan, BPJS Kesehatan dan Dispendukcapil, Kamis (13/7/23).

Khusnul Khotimah Ketua Komisi D DPRD Surabaya mengatakan, jadi hari ini kita rapat tentang Universal Health Coverege (UHC) atau Jaminan Kesehatan Semesta dengan BPJS Kota Surabaya dan instansi terkait.

"Tadi disampaikan oleh Ibu Hernina Agustin Arifin Kepala Kantor Cabang BPJS Kesehatan Kota Surabaya bahwa cakupan BPJS Kesehatan di Kota Surabaya itu mencapai 99,9 persen atau sekitar 2.992.541," ujar Khusnul Khotimah kepada media ini.

Menurutnya, sesuai data dari Kementerian Sosial memang terbagi dan beberapa ada yang dinonaktifkan.

"Ada PBI JKN sebanyak 309.362

yang aktif. Sedangkan yang tidak aktif 323.516. Untuk yang dinonaktifkan ini dialihkan ke APBD Pemkot Surabaya," terang Khusnul Khotimah.

Legislator dari Fraksi PDI Perjuangan ini menyebutkan bahwa PBI APBD yang aktif 889.993 orang yang tidak aktif 139.841. Mereka yang tidak aktif ini dikarenakan, Pemprov tidak bekerjasama dengan BPJS itu sebanyak 30.617.

"Kemudian karena keinginan sendiri, Dia tidak mau ditanggung oleh PBI APBD itu sebanyak 856 orang. Sedangkan yang pindah luar kota sebanyak 108.368," beber Khusnul Khotimah.

Nah, yang tidak aktif ini, pihaknya memastikan betul bagaimana dengan Dispendukcapil, mereka mengatakan beberapa waktu yang lalu ada loading yang cukup tinggi.

Sehingga sempat mengalami kendala dan kalau perwalinya itu memang menyampaikan bahwa aktivasi itu bisa melalui Kelurahan. "Dinas Kesehatan (Dinkes) juga menyampaikan bahwa nanti untuk pengaktifan ada di masing-masing faskes tingkat pertama saja." ujarnya.

Dirinya menyampaikan agar masyarakat juga aktif untuk melakukan aktifasi.

"Dispendukcapil tadi juga mengatakan bahwa pihaknya selama 24 jam melakukan approval (persetujuan)," sebutnya.

Khusnul Khotimah menambahkan, bahwa pihaknya tadi memberikan masukan agar pihak terkait membuat semacam guidence book yang bisa dibaca oleh masyarakat. Kedua, masih dibutuhkan pamflet-pamflet sebagai petunjuk. Jadi kalau ada kesulitan dia harus kemana.

"Termasuk call centernya. Kalau bisa setiap waktu bisa kita telepon, sehingga bisa menjawab apa yang dibutuhkan setiap saat dan upaya-upaya sehingga BPJS Kesehatan ini bisa meningkatkan pelayanannya," pungkasnya. (red)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Mediabidik.com

Search This Blog