Skip to main content

Anggaran Terbatas, DLH Kota Surabaya Reschedule Ulang Pembangunan TPS 3R

SURABAYA I Mediabidik.Com - Keterbatasan anggaran, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Surabaya tahun ini mere schedule ulang pembangunan Tempat Pembuangan Sementara (TPS) 3 R di empat lokasi. 

Agus Hebi Njuniarto Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Surabaya mengatakan, untuk TPS 3 R sebenarnya ada 9 sudah jalan, dan itu untuk mengurangi sampah 40 ton perhari. Sembilan sudah jalan, diantaranya ada di Jambangan, Wonorejo, Sutorejo, "Itu mampu mengurangi sampah 40 ton perhari," kata Hebi kepada BIDIK, saat ditemui diruang kerjanya, Rabu (12/7/23). 

Perihal anggaran pembuatan TPS 3 R, Hebi menjelaskan, biaya yang dibutuhkan untuk membuat satu TPS 3 R sekitar Rp 6,5 miliar, untuk lahannya sekitar 1000 m2. "Itu untuk bangunan dan peralatannya sekitar Rp 4 miliar, dan yang Rp 2,5 miliar untuk, pemeliharaan, tenaga kerja, operasional, BBM dan sebagainya. Dan untuk tenaga kerjanya kita ambil dari Gamis (Keluarga Miskin)." ungkap Hebi. 

Lebih lanjut Hebi menambahkan, rencana tahun ini kita akan bangun 4 TPS 3 R di empat lokasi, diantaranya Bulak, Waru Gunung, Osowilangon dan Pakal. Satu TPS 3 R itu mampu mengurangi 4-5 ton sampah perhari, untuk cara kerjanya cuma dipilah-pilah, organik, non organik dan daur ulang. 

"Tapi untuk sampah yang daur ulang sisanya 50 persen, artinya masih dibuang ke TPA 50 persen, jadi yang diambil yang laku-laku sama yang organik. Jadi TPS 3 R ini mengurangi sampah misalnya 10 ton, cuma 50 persen dan 5 ton nya dibuang ke TPA." pungkasnya. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni