Selain itu, perlu pemerataan sarana dan prasarana gedung sekolah, tenaga pendidikan agar selaras. Faktanya, beber Adi, di Surabaya banyak wilayah tidak memiliki sekolah negeri, sehingga siswa terpaksa sekolah di luar zonanya.
"Maka bila diadu dengan sistem zonasi kalah juga," kata Adi, di Surabaya, Selasa (18/7/23).
Sementara di sisi lain, terdapat kelurahan-kelurahan atau kecamatan, memiliki fasilitas pendidikan lebih, punya 2-3 SMP SD bahkan SMA/SMK.
Karenanya, ia menekankan harus ada zonasi modifikasi, menggunakan nilai Danem untuk persyaratan masuk sekolah. Sebagaimana usulan Walikota Surabaya Eri Cahyadi.
"Iya zonasi modifikasi perlu dipertimbangkan," ujarnya.
Namun, bagi Ketua DPC PDIP Surabaya ini, zonasi bagaimana lebih menjawab kebutuhan, misalnya infrastruktur, pemerataan pendidikan, kualitas SDM, kemampuan belajar mengajar, itu terpenuhi dan sebanding.
Dengan begitu, ia meyakini masyarakat bisa menikmati sekolah yang sepadan, di pinggiran sama dengan di tengah kota.
Akan tetapi, selama ada sistem zonasi, Adi menyebut pasti ada persoalan. Sebab, siswa sudah belajar dengan keras, meraih nilai bagus. Namun, masih terpental juga.
"Zonasi perlu dievaluasi, disempurnakan dikembangkan lalu dibenahi," tukas nya
Sebab, tutur Adi, pada prinsipnya warga masyarakat agar punya akses pendidikan sepadan, merata dan punya peluang sama untuk bersekolah. "Sehingga semakin punya harapan sekolah di negeri," demikian Adi Sutarwijono. (red)
Comments
Post a Comment