Maksimalkan Pengelolaan Bank Sampah, DLH Surabaya Jalin MoU Dengan Yayasan

SURABAYA I Mediabidik.Com - Untuk memaksimalkan pengelolaan sampah di skala rumah tangga, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kota Surabaya membangun tempat penampungan sampah induk yang ditargetkan rampung akhir bulan ini.

Agus Hebi Njuniarto Kepala DLH Kota Surabaya mengatakan, untuk pengelolaan sampah yang ada di Surabaya saat ini belum maksimal, jadi ada 620an bank sampah itu masih menghasilkan 1-2 ton perhari. "Padahal kita punya 1600 ton perhari, jadi masih jauh, yang saya harapkan signifikan lah paling tidak 10 ton perhari, makanya perlu adanya bank sampah induk. "ujar Hebi, Rabu (12/7/23).

Hebi menambahkan, sekarang ini ada yayasan yang akan mengelola bank sampah induk ini, bukan pemkot karena pemkot ngak boleh bisnis. Nanti kita akan MoU dengan yayasan ini untuk memfasilitasi bank sampah-bank sampah yang ada di kampung-kampung.

"Untuk saat ini hampir seluruh kelurahan sudah bekerja sama dengan bank sampah, cuma sekarang bank sampah yang ada di kelurahan-kelurahan setornya ngak di bank sampah induk, masih sama ke pengepul, nah sekarang ini mau dijadikan satu. Bank sampah induk yang tanggung jawab nanti akan dilempar kemana." terang Hebi.

Lanjut Hebi, kita memfasilitasi bank sampah induk ini, dengan PT Suparma, dengan ADUPI (Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia). Jadi kita yang tanggung jawab untuk melempar barang itu.

"Jadi pemerintah kota tidak berbisnis disana cuma memfasilitasi, yang berbisnis adalah yayasan. Saat ini masih proses MoU dalam minggu ini harus selesai. "pungkasnya. (red)

Teks foto : Sumber Google foto duta.co

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni

Mediabidik.com

Search This Blog