Skip to main content

Sukadar : Pemkot Harus Miliki Perda Untuk Penanganan Banjir di Surabaya

SURABAYA I Mediabidik.Com– Hadir sebagai narasumber di acara Podcast yang digawangi Jurnalis Dewan Surabaya (JUDES), Sukadar menyampaikan bahwa Kota Surabaya masih rawan terhadap ancaman banjir, baik itu dari hujan maupun rob (air laut pasang).

Sosok bernama Sukadar adalah politisi PDI Perjuangan asli arek Suroboyo yang hingga kini menjadi anggota DPRD Kota Surabaya, bahkan berhasil terpilih selama dua periode berturut-turut, yakni sejak Pemilu tahun 2014, dan mendapatkan amanah dari Fraksinya sebagai anggota Komisi C yang membidangi pembangunan.

Pasalnya, kata dia, pembangunan saluran (drainase) terintegrasi dari hulu sampai hilir (saluran primer- skunder-tersier) masih belum tuntas. Maka ini dianggap sebagai pekerjaan rumah (PR) Pemkot Surabaya yang masih belum selesai secara tuntas selama bertahun-tahun.

"Saya nggak tau, apakah perencanaan ini masih hanya dikonsentrasikan kepada titik-titik rawan banjir di beberapa tempat saja, atau sudah secara keseluruhan (dari hulu sampai hilir),"ucap Sukadar.

Cak Kadar juga mengkritisi soal layanan peralatan (alat berat) untuk kebutuhan normalisasi sungai, yang menurutnya hanya bergerak secara insidentil.

"Artinya, kalau ada laporan atau kritikan baru digerakkan. Harusnya, tanpa diminta, penggunaan alat berat untuk normalisasi sungai ini dilakukan secara periodic dengan perencanaan yang baik, sehingga kondisinya aman saat banjir hujan dan rob,"tandas Cak Kadar.

Artinya, kata dia, sudah dipikirkan secara menyeluruh sebelumnya (jauh jauh hari) soal penanggulangan banjir hujan dan rob.

"0Namun harus diakui bahwa kondisi saluran primer dan skunder saat ini sudah lebih baik. Jangan sampai elevasi ketinggian saluran primer dan skundernya terbalik, sehingga genangan air tidak bisa mengalir sebagaimana mestinya," tegasnya.

Diakhir paparannya, Cak Kadar mendorong Pemkot Surabaya agar segera memiliki aturan Perda soal sanksi penyebab banjir. Tujuannya untuk menyadarkan masyarakat agar sadar bahwa ancaman banjir bisa muncul karena prilaku warga.

"Ini masalah kesadaran masyarakat. Selama masih belum ada regulasi yang jelas, maka pelaku penyebab munculnya genangan tinggi atu banjir masih akan ada. Misal, masih adanya warga yang buang sampah sembarangan dll," jelasnya.

Cak Kadar menyadari jika persoalan masyarakat tidak akan bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran, namun dia berharap agar targetnya dilaksanakan secara tuntas meski harus dilaksanakan secara beberapa tahun (multiyears).

"Ya salah satunya adalah soal banjir itu. Ini harus tuntas. Sebagai anggota dewan yang membidangi pembangunan, kami akan memberikan support terhadap anggarannya," pungkasnya. (red)

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni