Skip to main content

DPRD Surabaya Respon Keluhan Puluhan Warga Kampung 1001 Malam Krembangan

SURABAYA I Mediabidik.Com - Mochamad Machmud Anggota Komisi A DPRD Surabaya mengaku kaget dan sangat prihatin ketika mendengar keluhan puluhan warga kampung 1001 malam Krembangan yang telah direlokasi ke Rusunawa Benowo ternyata masih menanyakan kejelasan nasibnya.

Terlebih lagi menurut pengakuan Sigit Santoso selaku salah satu penghuni yang juga sebagai Ketua Paguyuban Kampung 1001 Malam mengatakan, bahwa hingga saat ini belum merasakan peningkatan atau perbaikan ekonominya. Bahkan warga yang sebelumnya sebagai pengamen namun saat ini masih tetap bekerja sebagai pengamen.

"Bagaimana ndak mengamen, lah wong sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan, padahal mereka mau pindah karena ada iming-iming mendapatkan fasilitas pekerjaan dan selama tiga bulan akan mendapatkan makan dari pemerintah. Ternyata, diberikan uang dan itu hanya cukup satu bulan saja, sementara untuk sekolah anak-anak kita masih di tempat yang lama, jadi kita malah banyak mengeluarkan biaya transportasi, karena semakin jauh lokasi sekolahnya," tegas Sigit, Selasa (04/07/2023).

Mochamad Machmud yang biasa akrab disapa Abah Machmud mengatakan, seharusnya Walikota itu jangan hanya memindah masalah. Karena menurut Machmud, warga Kampung 1001 Malam itu bukan warga Surabaya.

"Masalah harus diselesaikan, jangan hanya memindah masalah. Apalagi masih ada yang bekerja mengamen. Ini malah menciptakan masalah baru, karena Surabaya adalah kota besar. Begitu pula dengan tingkat moral dan sosialnya yang tinggi," ungkap Machmud, Rabu (05/07/2023).

Machmud mengatakan, para warga Kampung 1001 Malam tidak memiliki rumah atau T4 (Tempat Tinggal Tidak Tetap), oleh karena itu mereka menghuni dibawah kolong jembatan. Maka dari itu, jika Pemkot berniat hendak mengentaskan mereka dari garis kemiskinan, maka menurut Machmud, Pemkot harus segera menuntaskan.

"Saya juga heran, ketika tiba-tiba warga Kampung 1001 Malam dimasukan ke dalam rusun. Padahal penghuni rusun yang lebih dulu menghuni itu malah disuruh keluar karena dianggap tidak lagi memenuhi syarat," kata Machmud.

Abah Machmud mengkhawatirkan, jika penghuni lama yang telah mapan bekerja dan keluar dari garis kemiskinan, maka bisa kembali miskin dikarenakan harus kontrak rumah dan akan menciptakan angka kemiskinan baru.

"Ini akan menciptakan angka kemiskinan baru. Sementara warga Kampung 1001 Malam itu disuruh masuk rusun. Apalagi tanpa disertai pekerjaan yang layak dan manusiawi," ujar Machmud.

Ketua Fraksi Demokrat DPRD Surabaya ini juga mengaku selalu memantau relokasi warga Kampung 1001 Malam. Selain di Rusunawa Benowo, sebagian besar warga Kampung 1001 Malam juga direlokasi ke Rusunawa Balas Klumprik dan Sumur Welut.

"Seharusnya Pemkot harus mempertimbangkan ulang jika menempatkan warga Kampung 1001 Malam di Rusunawa Benowo. Karena yang saya dengar, orang-orang Benowo sendiri yang sebelumnya telah mendaftar untuk mendapatkan rusun juga harus menunggu bertahun-tahun," ucap Machmud.

Mantan Ketua DPRD ini meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk segera menuntaskan persoalan warga Kampung 1001 Malam. Termasuk fasilitas lapangan kerja dan sekolah, serta kepengurusan adminduk.

"Intinya, kalau warga Kampung 1001 Malam itu mau dikasih tempat ya monggo silahkan. Saya pun meminta Pemkot jangan setengah-setengah. Saya juga minta warga yang telah lebih dulu menghuni di rusunawa jangan diusir, karena itu bukan penyelesaian masalah kemiskinan," tandas Machmud.

"Di Romokalisari, Balas Klumprik, dan di rusunawa lain itu kan masih antri ribuan orang. Lha kok tiba-tiba diganti orang baru, mana bisa ini menjadi baik? Justru ini malah menambah angka kemiskinan," pungkas, "Anggota Komisi A DPRD Surabaya. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...