Skip to main content

Ditunjuk Kembali Jadi Ketua DPC PPP, Buchori Imron Siap Mengemban Tugas

SURABAYA I Mediabidik.Com - Mantan Ketua DPC PPP Kota Surabaya Buchori Imron mengaku siap mendapat tugas maupun amanah apapun dari DPW PPP atau DPP PPP.

"Saya menganggap berada di PPP ini merupakan ibadah. Sebagai kader, kalau saya diberi tugas diberi amanah apapun akan siap," ujarnya saat disinggung kesiapannya kalau kembali menjadi ketua DPC PPP Surabaya, pada Selasa (11/07/2023).

Lebih lanjut Buchori mengatakan, pucuk pimpinan DPC PPP saat ini dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) Mujahid Ansori yang ditunjuk DPW PPP Jatim dan DPP PPP. Menyusul pencopotan Ali Mahfud sebagai ketua DPC PPP kota Surabaya.

"Masa tugasnya Plt ini 2 bulan. Saya tidak tahu apakah setelah itu dilakukan Miscablub (Musyawarah Cabang Luar Biasa) atau bagaimana," imbuhnya.

Menurut anggota DPRD Surabaya tersebut, kondisi PPP Surabaya saat ini tetap solid dan siap untuk menghadapi Pemilu 2024. 

"Memang ada beberapa caleg yang mundur, kalau tidak salah 4 atau 5 orang. Namun sudah ada penggantinya. Caleg PPP ini antri. Ada juga 1 ketua PAC yang mundur diikuti oleh jajaran pengurus dibawahnya. Tapi ini juga tidak menjadi masalah," jelasnya.

Polemik DPC PPP Surabaya dimulai saat Muscab DPC PPP Surabaya yang digelar 13 Desember 2021. Tim Formatur yang terdiri dari lima orang, yaitu pengurus DPP PPP satu orang, DPW Jatim satu orang dan sisanya dari DPC Surabaya, sepakat memilih Buchori Imron sebagai ketua PPP Surabaya. Namun karena anggota DPRD Surabaya satu-satunya dari PPP tersebut sudah menjabat 2 periode, maka DPP PPP dan DPW PPP menunjuk Ali Mahfud sebagai ketua DPC PPP Surabaya. Namun pada akhirnya dicopot karena sejumlah pertimbangan.

"Saya sebenarnya agak kecewa. Karena ada mekanisme diskresi yang bisa digunakan saat dalam kondisi luar biasa. Lha ini yang menjabat ketua pengganti saya bukan kader PPP. Tapi sebagai kader partai saya manut saja," pungkas Buchori Imron. (red) 

Comments

Popular posts from this blog

Tahun Depan, RS BDH Dilengkapi Fasiltas Medician Nuklir

SURABAYA (Mediabidik) - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus mematangkan desain dan konsep fasilitas kedokteran nuklir di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bhakti Dharma Husada (BDH). Bahkan, pemkot sudah menargetkan tahun 2020 nanti, rumah sakit itu sudah dilengkapi fasilitas tersebut. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Surabaya, Febria Rachmanita mengatakan menurut data selama ini, pasien-pasien yang membutuhkan penanganan selalu keluar kota, terutama pasien penyakit kanker. Sebab, di Surabaya hanya ada di RSU Dr Soetomo. Makanya, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta Dinkes untuk menyediakan fasilitas kedokteran nuklir ini demi warga Kota Surabaya. "Itu lah mengapa kita buat kedokteran nuklir ini, supaya warga Surabaya tidak perlu keluar kota untuk mendapatkan pelayanan ini," kata kata Feni-sapaan Febria Rachmanita saat jumpa pers di kantor Humas Pemkot Surabaya, Rabu (23/10/2019). Menurut Feni, jumlah pederita penyakit kanker payu darah tahun 2018 mencapai 5.63

40 Saksi Masuk Dalam Daftar Jaksa, Salah Satunya Anak Risma

SURABAYA (Mediabidik) - Sebanyak hampir 40 orang masuk dalam daftar saksi perkara amblesnya jalan Raya Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur. Salah satu di antaranya ialah putra dari Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini alias Risma, Fuad Benardi. Jaksa Penuntut Umum tak menyebut dalam kapasitas sebagai apa Fuad insiden Gubeng ambles itu.  Para saksi itu tercantum dalam dua berkas terpisah. Berkas pertama terdiri dari tiga terdakwa dari PT Nusa Konstruksi Enjiniring (NKE) dan berkas kedua juga terdiri dari tiga terdakwa dari pihak pemilik proyek, PT Saputra Karya. "Yang (berkas terdakwa) NKE hampir 40 (saksi)," kata jaksa Rahmat Hari Basuki.  Para saksi itu kebanyakan dari pihak swasta yang digandeng PT Saputra Karya dalam pengerjaan proyek Gubeng Mixed Used Development, gedung pengembangan dari Rumah Sakit Siloam. Ada juga saksi dari pihak Pemerintah Kota Surabaya berkaitan dengan penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan atau IMB.  Sayang, Rahmat ogah menyebutkan nama

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh