Skip to main content

Kejati Jatim Naikan Kasus Korupsi YKP Ke Tahap Penyelidikan

SURABAYA (Mediabidik) - Kasus dugaan korupsi bernilai triliunan rupiah di Yayasan Kas Pembangunan (YKP) Surabaya yang ditangani Pidsus Kejati Jatim memasuki babak baru. Setelah dilakukan penyelidikan, sejak kemarin (29/5) kasus tersebut naik ke tahap penyidikan.

Hal itu disampaikan Kajati Jatim Dr Sunarta saat dikonfirmasi wartawan usai sholat Jumat (31/5).

"Hari Rabu (29/5) kemarin, seluruh tim yang dipimpin Aspidsus sudah melaksanakan ekspose hasil penyelidikan ke hadapan saya. Hasilnya bulat, tim telah menemukan adanya tindak pidana korupsi dalam kasus YKP. Sudah ada dua alat bukti yang mendukung sehingga langsung naik ke penyidikan,"kata Kajati Sunarta.

Dengan naik ke tahap penyidikan berarti, nanti penyidik sudah bisa melakukan upaya paksa mulai dari penyitaan, penggeledahan dan tindakan lain sesuai hukum acara. Sehingga penanganan kasus bisa lebih cepat.

"Sudah saya perintahkan agar penanganan kasus yang masuk kategori korupsi big fish ini harus diselesaikan secepatnya. Bahkan agar cepat selesai seluruh Koordinator, semua kasi dan beberapa jaksa senior ditunjuk menangani kasus ini," tambah Kajati.

Seperti diketahui, kasus korupsi YKP pernah beberapa kali mencuat. Bahkan pada tahun 2009 DPRD kota Surabaya pernah melakukan hak angket dengan memanggil semua pihak ke DPRD.

Bahkan saat itu pansus hak Angket sudah untuk memberikan rekomendasi agar YKP dan PT. YEKAPE diserahkan ke Pemkot Surabaya. Karena memang keduanya adalah aset Pemkot. Namun pengurus YKP menolak menyerahkan.

Berdasarkan dokumen, menurut Aspidsus Kejati Jatim Didik Farkhan, Yayasan Kas Pembangunan (YKP) dibentuk oleh Pemkot Surabaya tahun 1951. Seluruh modal dan aset awal berupa tanah sebanyak 3.048 persil tanah "surat ijo" berasal dari Pemkot. Tahun 1971 juga ada suntikan modal Rp 15 juta dari Pemkot.

Bukti YKP itu milik Pemkot, sejak berdiri ketua YKP selalu dijabat rangkap oleh Walikota Surabaya. Hingga tahun 1999 dijabat Walikota Sunarto. Karena ada ketentuan UU No. 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan, akhirnya tahun 2000 walikota Sunarto mengundurkan diri dan menunjuk Sekda Yasin sebagai ketua.

Namun tiba-tiba tahun 2002, walikota Sunarto menunjuk dirinya lagi dan 9 pengurus baru memimpin YKP. "Sejak saat itu pengurus baru itu mengubah AD/ART dan secara sah melawan hukum "memisahkan" diri dari Pemkot.

"Padahal sampai tahun 2007 YKP masih setor ke Kas daerah Pemkot Surabaya. Namun setelah itu YKP dan PT YEKAPE yang dibentuk YKP berjalan seolah diprivatisasi oleh pengurus hingga asetnya saat ini berkembang mencapai triliunan rupiah," ujar Didik.

Menurut Aspidsus, kasus korupsi YKP merupakan kasus terbesar yang pernah ditangani Kejati. "Ini korupsi yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Ini rekor terbesar,"kata mantan Kajari Surabaya itu.

Ditanya tentang siapa saja calon tersangkanya, Aspidsus masih bungkam. "Sabar....sabar dulu mas. Nanti setelah lebaran segera kami umumkan," tandas Jaksa yang juga ketua Alumni IKA FH UB Malang itu. (opan)

Comments

Popular posts from this blog

Warga Pengampon Dapati Money Politik Dari Pendukung Paslon No 01

Mediabidik.com - Beberapa jam menjelang coblosan Pilkada Surabaya 2020, praktik politik uang mulai terjadi. Seperti yang disampaikan Muhammad Rosul, salah satu warga Pengampon, kelurahan Bongkaran, mengungkapkan dirinya mendapatkan dua amplop berisi uang untuk mencoblos paslon nomor urut 01. "Saya dapat dua amplop dari Pak Sugeng, ia tetangga saya yang menjadi tim sukses 01," kata Rosul Selasa malam (8/12/20). "Di rumah saya ada empat suara, sekarang masih dikasih dua, nanti katanya mau dikasih lagi dua kekurangannya," lanjutnya.  Rosul menambahkan, Sugeng tidak tahu jika dirinya adalah pendukung Machfud Arifin-Mujiaman. Selama ini memang tidak terlalu aktif dalam proses pilwali karena sibuk mengurusi tokonya yang ada di Pasar Pecindilan.  "Kampung saya memang banyak pendukung 01, yang mengkoordinir ya Pak Sugeng itu. Saya cek ke tetangga, semuanya diberi amplop, masing-masing berisi uang Rp 30 ribu," lanjutnya.  Rosul menyatakan akan melaporkan temuan te

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt

Hari Pahlawan 10 November