SURABAYA (Mediabidik) – Upaya menciptakan masyarakat sadar hukum terus diupayakan Kanwil Kemenkumham Jatim. Terutama dengan melakukan kolaborasi dengan pemerintah daerah. Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati bertandang ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Selasa (7/5/2019). Selain untuk menyampaikan penghargaan, keduanya membahas upaya menciptakan masyarakat sadar hukum.Pada pertemuan di ruang kerja wali kota itu, Susy didampingi Kadiv Yankumham Hajerati dan Kabid Yankum Mustiqo Vitra Ardhiansyah. Salah satu tujuan kunjungan tersebut adalah untuk menyampaikan penghargaan yang diterima Risma dan Pemkot Surabaya dari Menkumham Yasonna H Laoly.Sebelumnya, Kanwil Kemenkumham Jatim dan stakeholder menggondol berbagai macam piagam penghargaan dari acara puncak Peringatan Hari Kekayaan Intelektual (KI) Sedunia Ke-19 26 April lalu. Total ada lima piagam yang dibawa pulang ke Jatim. Piagam tersebut tidak hanya untuk Kanwil, tetapi juga untuk Pemkot Surabaya dan Pemprov Jatim.Untuk Kota Surabaya, menerima penghargaan/ apresiasi atas didirikannya Loket Pelayanan Fasilitasi KI di Mall Pelayanan Publik Siola. Juga ada 61 sertifikat pendaftaran merek milik UMKM Surabaya.Berdasarkan penghargaan tersebut, Susy menilai pelaku UMKM Kota Surabaya telah sadar hukum. Dibuktikan dengan antusiasme pendafataran KI yang sangat tinggi. Bahkan, Susy tak segan mengakui bahwa hal ini menginspirasi pihaknya untuk lebih semangat melakukan sosialisasi dan mendorong pendaftaran KI kepada masyarakat. Baik secara langsung maupun media lain seperti melalui akademisi. "Kami sangat berharap, semakin banyak warga Surabaya yang mendaftarkan produknya, agar tidak dicaplok oleh orang lain," tutur Susy.Di sisi lain, Risma meyampaikan bahwa langkah ini adalah bentuk usaha pihaknya untuk memberikan perlindungan hukum kepada pelaku UMKM. Agar setiap produknya memiliki legalitas. Sehingga jIka ada penyalahgunaan, bisa ditiindaklanjuti oleh pihak berwajib. "Kami tidak mau hasil karya pelaku UMKM khususnya Surabaya diserobot oleh pihak yang tidak bertanggung jawab," tegasnya.Saat ini, pemkot Surabaya punya insentif untuk mengakomodir UMKM yang hendak mendaftar KI. Ada 200 paket yang disediakan. Ke depan, Risma berjanji akan menambah lagi jumlah subsidi tersebut. (opan)Foto : Tampak Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati saat bertandang ke Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini, Selasa (7/5/2019). Henoch Kurniawan
Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...
Comments
Post a Comment