Komisi B Akan Rapatkan Pansus Raperda Di Tingkat Paripurna

SURABAYA (Mediabidik) – Penetapan susunan Panitia Khusus (Pansus) Raperda perubahan atas Perda No 10 Tahun 2010 tentang Pajak Bumi dan Bangunan yang dibentuk Komisi B DPRD Surabaya. Senin (06/05/2019)

Kabar ini disampaikan Anugrah Ariyadi Wakil Ketua Komisi B DPRD Surabaya, bahwa seluruh anggota Komisi yang berjumlah 10 orang, telah sepakat dengan susunan Pansus yang telah terbentuk, yakni Anugrah Ariyadi sebagai Ketua, Dini Rijanti sebagai Wakil dan HM.Arsyad sebagai Sekretaris.

"Syukur alhamdulillah akhirnya hari ini komisi B telah berhasil menetapkan susunan Pansus PBB, meski harus melalui mekanisme yang alot, karena sudah empat kali agenda rapat internal namun selalu gagal, akibat tidak kuorum," ucap Anugrah kepada media ini.

Menurut politisi PDIP ini, dari 10 anggota Komisi B hanya 7 anggota yang hadir. Sementara yang tidak hadir diantaranya Mazlan Mansyur Ketua Komisi B karena sedang menjalankan ibadah umroh.

"Sedangkan Dini dan Binty belum ada alasan yang jelas. Namun dengan 7 anggota yang hadir kami berhasil membuat keputusan penyusunan karena sudah kuorum," terangnya.

Anugrah mengabarkan jika besok Selasa (7/5/2019) Pansus yang akan dipimpinnya dirapatkan di tingkat Paripurna DPRD Surabaya, untuk mendapatkan pengesahan sesuai Tatib.

"Kami bersama seluruh anggota Pansus berharap bisa menyelesaikan tugas secara tuntas sebelum waktu yang diberikan yakni 60 hari kalender. Semoga hasil kerja kami semua bisa bermanfaat bagi seluruh masyarakat Kota Surabaya," pungkasnya. (pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...

Mediabidik.com

Search This Blog