Skip to main content

Kemenkumham Jatim Galakkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis HAM

SURABAYA (Mediabidik) - Penyelenggaraan pemasyarakatan yang ideal masih menjadi salah satu fokus utama Kanwil Kemenkumham Jatim. Untuk memastikan layanan dilakukan dengan baik dan berbasis HAM, Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati memberikan arahan kepada jajarannya, Selasa (7/5/2019). 
Arahan yang dilaksanakan di Aula kanwil itu dihadiri seluruh Kepala UPT dan Kepala Satuan Pengamanan 39 Lapas/ Rutan di Jatim. Susy ditemani Kadiv Pemasyarakatan Pargiyono, Kadiv Administrasi Haris Sukamto dan Kadiv Yankumham Hajerati.
Dalam arahannya, Susy mengungkapkan bahwa arahan ini bertujuan untuk membahas isu-isu aktual pemasyarakatan. Menurutnya, saat ini ada perbedaan persepsi antara penyelenggara pemasyarakatan dan masyarakat. Hal inilah yang membuat masyarakat memiliki persepsi yang negatif terhadap beberapa persoalan yang akhir-akhir ini terjadi. 
Susy mengungkapkan bahwa harus ada perubahan pola pikir petugas dan perlakuan terhadap WBP. Susy berharap petugas bisa mengedepankan rasa kemanusiaan. "Shock teraphy silahkan, tapi dengan cara lain. Yang lebih manusiawi," terangnya.
Kakanwil juga menegaskan kembali agar kepala UPT dan jajarannya untuk memastikan Lapas/ Rutannya bersih dari peredaran handphone, pungli dan narkoba (halinar). Menurutnya, bersih dari halinar adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. "Kita harus kompak, antar kepala UPT harus saling bertukar informasi jika ada masalah atau inovasi layanan," tuturnya. 
Kegiatan lalu dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin langsung oleh Kadiv Pemasyarakatan. Para peserta forum saling melemparkan ide dan solusi. (opan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Tiga Alasan Kejaksaan Ajukan Kasasi Atas Vonis Bebas Eks Dirut PT DOK

SURABAYA (Mediabidik) – Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, Heru Kamarullah, secara tegas menyatakan pihaknya sudah menyatakan secara resmi, untuk mengajukan perlawanan terhadap vonis bebas yang dijatuhkan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya terhadap Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS), Riry Syeried Jetta. "Perlawanan dalam bentuk upaya hukum kasasi tersebut sudah resmi kita dinyatakan ke Pengadilan pada Rabu (23/10/2019) lalu," terang Heru, Jumat (25/10/2019) Heru menambahkan, Kasasi atas putusan bebas tersebut dilakukan berdasarkan tiga pertimbangan sebagaimana diatur dalam pasal 253 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pertama, terkait peraturan hukum yang tidak diterapkan sebagaimana mestinya. Kedua, untuk menguji kinerja hakim dalam mengadili perkara telah sesuai dengan Undang-Undang apa tidak atau dalam istilah hukum disebut judex facti. Dan yang ketiga, untuk menguji batas kewenangan pe...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...