Skip to main content

Kemenkumham Jatim Galakkan Penyelenggaraan Pemasyarakatan Berbasis HAM

SURABAYA (Mediabidik) - Penyelenggaraan pemasyarakatan yang ideal masih menjadi salah satu fokus utama Kanwil Kemenkumham Jatim. Untuk memastikan layanan dilakukan dengan baik dan berbasis HAM, Kakanwil Kemenkumham Jatim Susy Susilawati memberikan arahan kepada jajarannya, Selasa (7/5/2019). 
Arahan yang dilaksanakan di Aula kanwil itu dihadiri seluruh Kepala UPT dan Kepala Satuan Pengamanan 39 Lapas/ Rutan di Jatim. Susy ditemani Kadiv Pemasyarakatan Pargiyono, Kadiv Administrasi Haris Sukamto dan Kadiv Yankumham Hajerati.
Dalam arahannya, Susy mengungkapkan bahwa arahan ini bertujuan untuk membahas isu-isu aktual pemasyarakatan. Menurutnya, saat ini ada perbedaan persepsi antara penyelenggara pemasyarakatan dan masyarakat. Hal inilah yang membuat masyarakat memiliki persepsi yang negatif terhadap beberapa persoalan yang akhir-akhir ini terjadi. 
Susy mengungkapkan bahwa harus ada perubahan pola pikir petugas dan perlakuan terhadap WBP. Susy berharap petugas bisa mengedepankan rasa kemanusiaan. "Shock teraphy silahkan, tapi dengan cara lain. Yang lebih manusiawi," terangnya.
Kakanwil juga menegaskan kembali agar kepala UPT dan jajarannya untuk memastikan Lapas/ Rutannya bersih dari peredaran handphone, pungli dan narkoba (halinar). Menurutnya, bersih dari halinar adalah kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat. "Kita harus kompak, antar kepala UPT harus saling bertukar informasi jika ada masalah atau inovasi layanan," tuturnya. 
Kegiatan lalu dilanjutkan dengan diskusi yang dipimpin langsung oleh Kadiv Pemasyarakatan. Para peserta forum saling melemparkan ide dan solusi. (opan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...