Skip to main content

Armuji : THR Bukan Lagi Ikon Tapi Ijon, Akan Di Ijonkan Kesiapa THR Ini

SURABAYA (Mediabidik) - Terkait sikap arogansi pemkot Surabaya terhadap puluhan seniman tradisional Surabaya mendapat protes keras Ketua DPRD Surabaya.

Armuji menyampaikan, ya kita melihatnya itu arogansi, ingin cari pencitraan. Itu yang selama ini ditampilkan seolah olah seperti itu. 

"Mereka kan tidak tau berkesenian seperti apa, bagaimana susahnya membina. Mereka bertahan hidup, dan mau berkreasi ketoprak, ludruk maupun wayang, inikan susah, "tegas Armuji. 

Politisi PDI P menambahkan, ini yang tentunya tidak mereka pahami. Orang orang dinas itu pahamnya cuma hitam diatas putih, cuma cari pencitraan seperti itu.  

"Nanti akan kita telusuri atas perintah siapa, awalan di nya itu siapa yang memerintahkan. Pada saat hearing nanti mereka harus berani mengemukakan.

Masih menurut Armuji, ya kalau dibilang penjarahan terlalu extrem, karena itu punya pemerintah kota juga. Tapi kan ngak harus seperti itu, karena itu masih dipakai untuk main dan untuk latihan.  

"Sekarang THR bukan ikon tapi ijon, itu akan di ijonkan ke siapa THR ini. 
Ke pengusaha mana, mau dipakai apa lahan dibelakang itu. Itukan harus jelas,  makanya Bappeko harus menjelaskan." pungkasnya. 

"Aset itu, kalau untuk kegiatan aktifitas. Itukan ngak mungkin akan dimiliki oleh mereka, kayak gedung persebaya itu kita sesalkan juga. Itu gedung masih dipakai, mereka tau sejarah apa tentang wisma Persebaya. Mereka tau apa tentang olahraga sepak bola, wong Dispora saja orang orangnya seperti itu mereka tidak tau olahraga cuma ikut ikutan saja. " paparnya. 

Armuji menegaskan, ini kita sesalkan, kecuali kalau tidak dipakai kompetisi, lapangan itu nganggur. Itu boleh mereka melakukan seperti itu, mau dipakai apa terusan. 

"Jangan bangga mereka seolah olah mengamankan aset, wong aset ngak dicuri, aman semua aset itu. " tegasnya. (pan) 

Comments

Popular posts from this blog

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Dampak Cuaca Ekstrem, Dewan Desak Pemkot Monitoring Seluruh Papan Reklame

Mediabidik.com - Anggota Komisi A DPRD Surabaya Arif Fathoni meminta kepada tim reklame pemkot Surabaya, supaya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keberadaan seluruh papan reklame di Surabaya. Monitoring dan evaluasi itu penting dilakukan untuk mengantisipasi papan reklame yang roboh akibat cuaca ekstrem. "Monitoring itu untuk mengetahui papan reklame yang tidak berijin atau masa berlaku ijinnya sudah habis" jelasnya disela acara pertemuan Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Surabaya di gedung baru DPRD Surabaya, Selasa (07/01/2020). Thoni menegaskan Satpol PP harus tegas melakukan penertiban terhadap papan reklame yang ilegal itu. "Kami mendesak Satpol PP potong reklame ilegal. Kami banyak menerima informasi masyarakat akan keberadaan papan reklame yang tidak berijin" tegasnya. Pria yang juga menjabat Ketua Fraksi Partai Golkar ini menekankan, kalau penertiban itu perlu dilakukan, pasca peristiwa pohon tumbang yang mengakibatkan 2 korban meni...