Dari 38 Kabupaten kota, Hanya Surabaya Belum Selesaikan Rekapitulasi

SURABAYA (Mediabidik) - KPU Provinsi Jawa Timur mulai hari ini, Minggu (5/4) melaksanakan proses rekapitulasi perhitungan hasil pemungutan suara Pemilu 2019. Ketua Komisioner KPU Jawa Timur, Choirul Anam, menyampaikan, dari 38 kabupaten kota, hanya kota Surabaya yang belum menyelesaikan proses rekapitulasi. Proses rekapitulasi dilaksanakan di Hotel Singgasana, mulai 5 – 9 Mei.

"Selama 5 hari kita melaksanakan proses penghitungan suara Pemilu," terangnya, Minggu (5/5).

Sesuai agenda, hari ini KPU Jawa Tiur melakukan rekapitulasi penghitungan suara di 7 kabupaten kota, diantaranya : Pasuruan, Madiun, Probolinggo, Blitar, dan Kediri. KPU merencanakan setiap hari merekap hasil pemilu 8 kabupaten kota.

"Kalau bisa ditambah akan kita tambah," jelasnya.

Choirul Anam menegaskan, jika penghitungan bisa dipercepat sehingga pelaksanaann penghitungan selesai lebih awal akan lebih baik. Namun menurutnya proses penghitungan tetap dilaksanakan dengan teliti.

"Makanya kita undang saksi dari Parpol, DPD dan perwakilan paslon," sebutnya.

Pelaksanaan rekapitulasi suara Pemilu 2019 berlandaskan pada PKPU 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019. Ketua Komisioner KPU Jatim menyampaikan, setelah proses penghitungan di KPU Jatim selesai akan dilanjutkan dengan penghitungan tingkat nasional.

"Harapan Kami (rekapitulasi) di Provinsi berjalan lancar, aman dan kondusif," harapnya.

Proses rekapitulasi di KPU Jatim merupakan hasil penghitungan suara yang sudah ditetapkan di 38 kabupaten kota di Jawa Timur. (pan)

Comments

Dalih Partisipasi Masyarakat, SMAN 8 Surabaya Wajibkan Siswa Bayar Uang Iuran Rp 1,5 Juta

Mediabidik.com - Berdalih iuran partisipasi masyarakat (PM), SMAN 8 Surabaya wajibkan siswa bayar uang iuran pembangunan sekolah sebesar Rp 1,5 juta. Jika tidak membayar siswa tidak dapat ikut ujian. Hal itu diungkapkan Mujib paman dari Farida Diah Anggraeni siswa kelas X IPS 3 SMAN 8 Jalan Iskandar Muda Surabaya mengatakan, ada ponakan sekolah di SMAN 8 Surabaya diminta bayar uang perbaikan sekolah Rp.1,5 juta. "Kalau gak bayar, tidak dapat ikut ulangan," ujar Mujib, kepada BIDIK. Jumat (3/1/2020). Mujib menambahkan, akhirnya terpaksa ortu nya pinjam uang tetangga 500 ribu, agar anaknya bisa ikut ujian. "Kasihan dia sudah tidak punya ayah, ibunya saudara saya, kerja sebagai pembantu rumah tangga. Tolong dibantu mas, agar uang bisa kembali,"ungkapnya. Perihal adanya penarikan uang iuran untuk pembangunan gedung sekolah, dibenarkan oleh Atika Fadhilah siswa kelas XI saat diwawancarai. "Benar, bilangnya wajib Rp 1,5 juta dan waktu terakh...

Komisi B Minta Pemprov serius sosialisasi dana pinjaman untuk pelaku UMKM

SURABAYA ( Media Bidik) - Jatim sangat apresiasi terhadap Pemprov yang mempunyai program membantu pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Jatim dengan menggelontorkan dana sebesar 400 Miliar di Bank UMKM guna memberikan bantuan kredit lunak kepada para pelaku UMKM di Jatim. Namun Chusainuddin,S.Sos Anggota Komisi B yang menangani tentang Perekonomian menilai Pemerintah provinsi masih kurang serius memberikan sosialisasi kepada masyarakat terutrama pelaku UMKM yang sebenarnya ada dana pinjaman lunak untuk mereka. " Ketika saya menjalankan Reses di Blitar,Kediri dan Tulungagung , banyak masyarakat sana tak mengetahui ada dana pinjaman lunak di Bank UMKM untuk para pelaku UMKM, karena sebenarnya jika Pemprov serius memberikan sosialisasi sampai ke tingkat desa,maka saya yakin masyarakat sangat senang sekali," ucap pria yang akrab dipanggil Gus Udin tersebut. Apalagi menyambut MEA, seharusnya pelaku UMKM sudah mengerti kalau ada dana pinjaman unt...

Oknum Staf Kecamatan Dukuh Pakis Pungli KTP, KK dan Akte Kelahiran Rp 8.2 Juta

SURABAYA (Mediabidik) – Mahalnya biaya untuk pengurusan KTP, KK dan Akte Kelahiran, itulah yang terjadi di kecamatan Dukuh Pakis Surabaya yang dialami oleh Sri Wulansari warga asal Kediri. Hanya ingin pindah tempat menjadi warga Surabaya dia harus mengeluarkan biaya Rp 8.2 juta kepada oknum staf kecamatan Dukuh Pakis yang bernama Sugeng, hanya menulis nama, alamat, tempat tanggal lahir dan nama orang tua di kertas kosong dia sudah mendapatkan KTP dan KSK Surabaya tanpa harus membawa surat pindah tempat dari Dispenduk Capil Kediri. Hal itu disampaikan Andi kerabat dari Sri Wulandari saat ditemui di kantor Humas pemkot Surabaya, Selasa (5/12) mengatakan, hanya dengan menyerahkan nama, tempat tanggal lahir dan orang tua sudah dapat KTP dan KSK Surabaya. "Untuk data cabut bendel dari Dispenduk capil dari Kediri tidak perlu, cukup hanya mengisi data nama, tempat tanggal lahir dan nama orang tua, janjinya seminggu jadi, ternyata sebulan lebih baru jadi. Untuk pembua...

Mediabidik.com

Search This Blog